Profesionalitas SDM Pelabuhan Perlu Dimaksimalkan

Suasana di pelabuhan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA—Perbaikan infrastruktur di pelabuhan terus dilakukan pemerintah pusat guna menghasilkan kualitas terbaik sehingga dapat mendongkrak perekonomian Indonesia.

Selain infrastruktur, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola pelabuhan juga harus ditingkatkan profesionalitasnya. Dengan begitu maka pelayanan terhadap pengguna jasa pelabuhan bisa maksimal.

Berdasarkan data KP 414 Tahun 2013 Jo.KP 725 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), terdapat 1.241 Pelabuhan dengan fugsi sebagai berikut; Pelabuhan Utama 33; Pelabuhan Pengumpul 217, Pelabuhan Pengumpan Regional 250, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal 741 buah.

“Dari data tersebut ternyata lebih dari 70 %, pelabuhan belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Jika mengacu ke UU No.17/2008 dan PP 61/2009 mewajibkan setiap pelabuhan untuk memiliki RIP,” kata Pemerhati Pelabuhan dan Pelayaran, Bagoes Poetranto, kepada wartawan, Minggu 24 Januari 2021.

Dibaca Juga: https://depoktoday.hops.id/ui-rancang-kapal-untuk-pasien-covid-19/

Selain itu lebih dari 80 % belum memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) UKL/UPL.

“Jika mengacu UU 32/2009 dan PP 27/2002. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL dan usaha kepelabuhan masuk di dalamnya,” katanya.

Pria Jogja ini juga mengkritisi tol laut di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Kemudian di Era Presiden Jokowi dengan program politik Tol Laut dengan maksud untuk terselenggaranya konektivitas transportasi laut yang efektif secara rutin, dari barat Indonesia sampai timur wilayah Indonesia melibatkan 24 pelabuhan,” paparnya.

Ke-24 pelabuhan tersebut meliputi lima pelabuhan sebagai hub (pengumpul), yaitu Pelabuhan Belawan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Priok Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Bitung.

Sedangkan 19 pelabuhan sebagai feeder (pengumpan) bagi pelabuhan hub. Ke-19 pelabuhan feeder tersebut adalah Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi (Talang Duku), Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan /Kanangau, Samarinda/Palaran, Tanau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon dan Jayapura.

“Munculnya program tol laut, seharusnya masalah perizinan sudah dapat terselesaikan, misalnya saja Konsesi Pelabuhan,” jelasnya.

“Di lapangan justru terjadi, data BPK dalam pemaparan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertuang dalam pemaparan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018 menilai pengelolaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk konsesi pelabuhan belum efektif,” tambahnya.

Penilaian itu dibuat setelah BPK memeriksa penentuan besaran tarif konsesi (concession fee) yang dianggap belum layak.

Selain itu, penyelenggara pelabuhan dianggap belum melaksanakan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian konsesi.

Data Kemenhub Tahun 2018 dari 223 Badan Usaha Pelabuhan (BUP), saat ini hanya ada sepuluh BUP yang sudah mendapatkan konsesi.

Pihaknya juga sedang memproses pengajuan konsesi dari 14 BUP. Dengan kata lain, ada 199 BUP yang saat ini belum memiliki konsesi.

Dijelaskan Bagoes lagi, berdasarkan Permenhub No.51 Tahun 2015, pemerintah memberikan waktu tiga tahun bagi BUP yang belum memiliki konsesi untuk mengajukan konsesi atau menyesuaikan perizinan.

Meskipun demikian pemerintah meminta penyesuaian terhadap BUP yang saat ini belum mendapat konsesi, tapi sudah mengelola jasa kepelabuhan.

Dia mengakui, sejumlah BUP justru memakai konsesi yang dimiliki perusahaan induknya, bahkan mitra usahanya.  “

“BUP yang tak kunjung mendapat konsesi hingga tenggat waktu perlu melakukan penyesuaian perizinan. BUP tersebut bisa mengajukan izin baru dan memulai proses dari awal,” urainya.

(hen)