Presiden Perintahkan Kepala Daerah Percepat Pencairan Bansos

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Selasa 20 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Selasa 20 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden

DEPOK – Presiden Joko Widodo meminta percepatan belanja daerah dan percepat bantuan sosial atau bansos terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp2,3 triliun.

“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran – di catatan saya – Rp12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” ujar Jokowi dilansir Hops.id.

Begitu juga dengan dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp28 triliun dipergunakan untuk bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.

“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tegas Jokowi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi baru cair sekitar Rp4,65 triliun atau 18,26 persen dari total pagu mencapai Rp25,46 triliun. Padahal dana tersebut berasal dari pemerintah pusat dan telah ditransfer ke daerah.

Ani, sapaan akrabnya, merinci anggaran itu terdiri dari pos perlindungan sosial atau bansos senilai Rp12,11 triliun dan pos pemberdayaan ekonomi untuk membantu usaha kecil hingga pedagang kaki lima sekitar Rp13,35 triliun.

Baca juga: Tok, Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Darurat Sampai 26 Juli, tapi…

Dari alokasi tersebut, realisasi penggunaan anggaran perlindungan sosial baru mencapai Rp2,3 triliun atau 19,2 persen dari pagu. Sementara penyaluran dana pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat baru cair Rp2,35 triliun atau 17,2 persen.

“Jadi dari APBD ada anggaran Rp25,46 triliun yang seharusnya bisa dirasakan. Saat ini kita melihat realisasinya masih sangat kecil,” ujar Ani dalam Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 20 Juli 2021. (lala/*)