Presiden Jokowi Ultimatum Pemerintah Soal Kelola Uang Rakyat

Presiden Jokowi pimpin rapat di Istana Negara, Jakarta. (Istimewa)
Presiden Jokowi pimpin rapat di Istana Negara, Jakarta. (Istimewa)

JAKARTA- Presiden RI, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, bersyukur karena di tengah situasi yang berat akibat pandemi COVID-19, pemerintah dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

“Alhamdulillah opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat. Ini WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak tahun 2016,” katanya di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 25 Juni 2021.

Jokowi menegaskan, di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih ini pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Namun demikian ia menegaskan, predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari upaya peningkatan pengelolaan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan tersebut.

“Kita ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, kualitas belanja semakin baik, makin tepat sasaran, memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh rakyat,” ujarnya.

Strategi Presiden Jokowi Siasati Pandemi

Dalam upaya itu, Presiden Jokowi berjanji, pemerintah akan sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam mengelola pembiayaan APBN.

“Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan countercyclical, dan akselerasi pemulihan sosial-ekonomi dikelola secara hati-hati, kredibel, dan terukur,” tuturnya.

Baca Juga: Ini Instruksi Presiden untuk 4 Pilar Terkait Penanganan COVID-19

Lebih lanjut Jokowi juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 dengan tepat waktu.

Dirinya juga menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

“Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.” (rul/*)