Presiden Jokowi Perpanjang PPKM Sampai 9 Agustus, COVID Diklaim Turun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat blusukan ke rumah warga. (BPMI Setpres)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat blusukan ke rumah warga. (BPMI Setpres)

DepokToday- Presiden Jokowi secara resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 selama 7 hari, yakni 3-9 Agustus 2021.

Menurutnya, kebijakan itu dilanjutkan karena terbukti ampuh menekan laju penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

“PPKM Level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya,” kata dia melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI, Senin 2 Agustus 2021.

“Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase BOR (bed occupancy rate),” timpalnya lagi.

Terkait hal itu, Jokowi tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung berbagai pembatasan yang diterapkan pemerintah.

Meski mulai nampak perbaikan situasi, namun kata Jokowi, perkembangan kasus COVID-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif.

Karena itulah, ia pun mengimbau seluruh pihak untuk terus waspada dan berupaya mengendalikan laju penularan virus tersebut.

“Dalam situasi apa pun kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat,” tuturnya.

Jurus Jitu Presiden Jokowi Redam COVID

Presiden Jokowi menjelaskan, kebijakan penanganan pandemi di Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, kecepatan vaksinasi terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi.

Kedua, penerapan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) yang masif di masyarakat.

Baca Juga: Uang Dagangan Sapi Dibawa Kabur, Petani Bima Terjebak di Depok

Ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif. Termasuk menjaga BOR, menambah fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen.

Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan akibat COVID-19 dan krisis ekonomi karena kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan.

“Untuk itu gas dan rem dan harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir,” ujarnya. (rul/*)