PPKM Level 4 di Depok Hingga 25 Juli 2021, Ini Aturan Lengkapnya

PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)
PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)

DEPOK – Wali Kota Depok, Mohammad Idris telah menerbitkan aturan untuk pelaksanaan PPKM Level 4 atau yang sebelumnya PPKM Darurat Jawa-Bali. Ada sejumlah penyesuaian-penyesuaian dari aturan sebelumnya disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Pengetatan ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca Juga: Wali Kota Depok Anjurkan Masyarakat Punya HEPA Filter Dirumah

Berikut rincian aturan PPKM Level 4 di Kota Depok:
1. Sektor non esensial

Menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 100 persen.

2. Sektor esensial seperti :

a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan), beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf.

c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf.

d. perhotelan non penanganan karantina, beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf.

e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

f. pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, 25 persen Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

3. Sektor kritikal seperti:

a. kesehatan, keamanan dan ketertiban, beroperasi 100 persen stas tanpa ada pengecualian.

b. penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi dan utilitas dasar, beroperasi 100 persen paling banyak staf , hanya pada