PPKM Dianggap Pengaruhi Kondisi Kejiwaan, Pemerintah Siapkan Ini

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. (Istimewa)
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito. (Istimewa)

DEPOK – Dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan masyarakat. Hal itu dilihat betul oleh pemerintah sebagai ancaman yang ada di depan mata.

Seperti dilansir dari situs pemerintah covid19.go.id. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Mengatakan, pemerintah menyadari adanya dampak terhadap masyarakat atas penerapan PPKM Darurat dan kebijakan pengetatannya.

Menurut Wiko, Dampak ini dapat terjadi pada kondisi kesehatan kejiwaan selama PPKM Darurat yang dapat disebabkan kondisi keluarga, sosial maupun finansial.

“Oleh karena itu, pemerintah bermitra dengan beberapa organisasi lainnya termasuk Himpunan Psikologi Indonesia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan psikologi Sejiwa atau Sehat Jiwa,” sebut Wiku.

Kondisi Kejiwaan Sehat, Masyarakat Diharapkan Sehat Menyeluruh

Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan psikologi ini, dapat menghubungi hotline 119 Ext 8. Dengan begitu, fasilitas ini akan memberikan layanan psikologi untuk keluhan seperti kekhawatiran, kecemasan, ketakutan ataupun stress yang disampaikan langsung dari para ahlinya.

Baca juga: Menko PMK Sebut Indonesia Darurat Militer, Guru Besar UI: Dapat Picu Spekulasi Berbahaya

“Layanan ini diharapkan mampu membantu masyarakat untuk menjadi sehat secara menyeluruh,” pungkas Wiku.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memberlakukan PPKM darurat sebagai pengetatan aktivitas masyarakat selama dua pekan mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Menurut Jokowi, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat mulai dari tingkat menteri kabinet hingga kepala daerah tiap-tiap kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 -20 juli 2021. Khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi pada Kamis 1 Juli 2021.

Pemerintah mengaku akan mengerahkan seluruh kekuatannya guna mendukung terlaksananya PPKM darurat ini sebagai jawaban atas lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa hari kebelakang ini.

“Seluruh aparat negara, TNI, Polri, maupun aparatur sipil negara, dokter dan tenaga kesehatan harus bahu membahu bekerja sebaik baiknya untuk menangani wabah ini,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemberlakuan PPKM darurat ini akan dilakukan secara lebih ketat daripada pelaksanaan PPKM yang sudah diterapkan sebelum-sebelumnya selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia. (lala/*)