PPKM Darurat Tutup Mal Lagi, Ketum APPBI Ngamuk: Terlambat!

PPKM Darurat. Sejumlah pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan saat masuk ke Margo City (DepokToday.com)
PPKM Darurat. Sejumlah pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan saat masuk ke Margo City (DepokToday.com)

DEPOK- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang diputuskan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19, menuai protes sejumlah pelaku usaha.

Mereka yang nampak kesal dengan PPKM Darurat itu adalah para pengusaha yang membuka gerai di mal, dan pengelola.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaya, penutupan pusat perbelanjaan alias mal karena PPKM Darurat di bawah komando Presiden Jokowi ini akan berdampak besar pada pengelola dan penyewa alias tenant yang ada di dalamnya.

Sementara di satu sisi, pemerintah juga dinilai tak pernah bersikap ramah pada mereka.

“Apalagi pemerintah tidak pernah memberikan bantuan pada kami. Padahal kami diminta ikut taat, tetapi beban kami tak berkurang, beban retribusi juga sama saja. Pemerintah tak pernah merespons kami,” katanya dengan nada kesal dikutip Apa Kabar Indonesia, pada Jumat 2 Juli 2021.

Kekecewaannya semakin menjadi lantaran kebijakan tersebut mengharuskan mal atau pusat perbelanjaan tutup 100 persen. Menurut dia, selama ini kebijakan yang diberikan kepada mereka sangat lambat. Dan seolah tak berarti apa-apa.

“Contoh PLN memberikan relaksasi sementara untuk ketentuan pemakaian minimum. Relaksasi terlambat. Mal ditutup April-Juni, tapi PLN kasih relaksasi baru Oktober atau November. Akhirnya pemberian relaksasi atas kebijakan itu jadi sia-sia. Karena relaksasi itu justru diberikan pada saat kami tutup,” keluhnya.

Begitu pun juga halnya dengan info rencana relaksasi pajak, karena dinilai tidak sinkron. Hal itu diberikan ketika mereka dalam waktu dekat akan tutup. Tidak diberikan saat kemarin-kemarin ketika mereka tengah buka kembali.

“Banyak kebijaakan Pemerintah yang sangat terlambat. Sudah tak ada artinya lagi. Kalau pada saat tutup, jangankan pajak, sewa saja susah apalagi bayar pajaknya. Terlambat!” katanya.

PPKM Darurat, Ini Prediksi Buruk yang Terjadi

Alphonzus kemudian menyinggung kalau PPKM Darurat ini juga akan berdampak bukan hanya pada mal saja. Sebab efek ini diperkirakan juga bakal dirasakan pada mata pencaharian lain. Salah satunya adalah sektor informal di sekitar mal.

“Kalau kita lihat di tiap pusat perbelanjaan selalu ada sektor informal, di mana mereka hidupnya sangat bergantung pusat perbelanjaan.”

“Contoh kos-kosan, banyak sekali warga yang punya kos-kosan di dekat mal untuk menampung para karyawan, warung buat makan para karyawan, ojek untuk antar jemput karyawan, lalu parkir liar yang membantu mereka di sekitar mal. Nah semua di sektor informal itu pasti terganggu dan terhenti. Dampaknya banyak, mereka tidak akan ada pendapatan,” katanya.

Baca Juga: PPKM Darurat, Idris : Tetap Kita Hadapi Dengan Suasana Yang Enjoy

Hal senada diungkapkan Ahli Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah. Kata dia, dengan adanya PPKM Darurat, akan ada jutaan orang yang kena PHK.

Adapun salah satu karyawan dan buruh yang akan kena dampak langsung dari aturan PPKM Darurat ini adalah mereka yang bekerja di pusat perbelanjaan. Lantaran mal selama 20 hari ke depan bakal tutup total.

“Ada banyak sekali karyawan, tenaga kerja, buruh yang kena dampak luar biasa. Karena apa, karena selama ini banyak dari mereka yang menggantungkan keberadaan pusat perbelanjaan. Kalau itu ditutup, maka yang terjadi adalah pemecatan dan PHK,” katanya.

Bukan cuma di Jakarta, masalah hantu PHK atas dampak PPKM Darurat ini juga akan dialami di 44 kabupaten dan kota. Maka diperkirakan akan ada sekira 2 juta orang siap kena PHK.

“Bisa sampai 2 juta ini, bahkan saya pikir lebih. Mereka perlu segera mendapat pertolongan,” katanya.

Pertolongan yang dimaksud adalah pemerintah diminta bergotong royong bersama para tenant mal untuk membayar setengah gaji karyawannya. Ini penting agar mereka tak di PHK tempatnya bekerja.

“Jadi tenant-tenant itu membayar separuh, separuhnya Pemerintah. Sebab mal dan bioskop termasuk restoran kan jadi korban dari program ini. Apalagi di daerah bisa cepat tutup, karena kalau di Jakarta sudah punya pengalaman di PSBB,” ujarnya. (rul/*)