PPKM Darurat, Mendagri : Lebih Baik Kita Bersakit-sakit 3 Minggu

Mendagri Tito Karnavia. Foto: Tangkapan layar Youtube Kemendagri RI
Mendagri Tito Karnavia. Foto: Tangkapan layar Youtube Kemendagri RI

JAKARTA – Menteri dalam negeri atau Mendagri Tito Karnavian meminta masyarakat agar bersabar dan ikuti arahan pemerintah untuk memberlakukan PPKM Darurat selama tiga minggu kedepan.

Menurutnya, pemberlakuan PPKM Darurat selama tiga minggu ini akan lebih efektif apabila dilakukan secara serius oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Lebih baik kita bersakit-sakit tiga minggu, daripada kita berlandai-landai tiga minggu dan kemudian kasusnya tidak turun, terpaksa kita harus perpanjang lagi,” kata Tito dalam keterangan persnya yang digelar secara virtual, Kamis 1 Juli 2021.

Untuk itu, Tito mengatakan, pemerintah akan melakukan langkah tegas dan ketat dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, guna menekan angka COVID-19 yang belakangan terus melonjak tajam.

Baca Juga: Jokowi Resmi Berlakukan PPKM Darurat Pada 3-20 Juli 2021

“Karena apabila tidak dilakukan secara tegas dan ketat, tetap saja akan menekan ekonomi, kalau angka kasus COVID-19 tinggi otomatis juga membuat masyarakat panik dan itu akan kontraksi ekonomi,” kata Tito.

Tito mengatakan, salah satu langkah tegas yang akan dilakukannya adalah menerbitkan Instruksi Mendagri yang pada intinya akan mengatur sanksi apabila ada kepala daerah yang melanggar ketentuan.

“Instruksi Mendagri menggunakan jalur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, karena di situ bisa memberi instruksi kepada daerah berikut ada sanksinya,” katanya.

Tito menambahkan, keberlangsungan efektifitas PPKM Darurat ini juga dibutuhkan sinergi seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga tokoh masyarakat.

“Kuncinya adalah sinergi. Ini masalah kendali sosial, mengendalikan masyarakat yang cukup banyak se-Jawa-Bali, bukan pekerjaan yang mudah, sehingga perlu kolaborasi dan kunci dari sistem kita adalah kekompakan Forkopimda dengan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Tito.

Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Massal di UP Jakarta, Ini Pesan Panglima TNI

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memberlakukan PPKM darurat sebagai pengetatan aktivitas masyarakat selama dua pekan mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Menurut Jokowi, keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat mulai dari tingkat menteri kabinet hingga kepala daerah tiap-tiap kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 -20 juli 2021. Khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi mengumumkannya melalui live streaming di youtube Sekretariat Presiden, Kamis 1 Juli 2021. (ade/*)