PPKM Darurat Jawa-Bali, Depok Tunggu Keputusan Resmi Pusat

Pemerintah Kota Depok menerapkan PSBB Proporsional menindaklanjuti arahan Presiden soal PPKM Mikro. (DepokToday.com)
Pemerintah Kota Depok menerapkan PSBB Proporsional menindaklanjuti arahan Presiden soal PPKM Mikro. (DepokToday.com)

DEPOK – Pemerintah pusat mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa dan Bali.

Dari beleid yang diterima, kebijakan yang merupaksn intervensi pemerintah dalan penanganan COVID-19 ini diberlakukan sejak 3 Juli hingga 20 Juli.

Wilayah yang mendapat kebijakan ini, ialah 45 kabupaten atau kota dengan Nilai assesmen 4 dan 76 kabupaten, kota dengan nilai assesmen 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan keputusan itu, Depok menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang menerima kebijakan ini setelah mendapat nilai 4 dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Gugur Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Kota Depok Dadang Wihana menyampaikan, pihaknya mengikuti semua keputusan pusat.

Baca juga: Dinkes Butuh Tenaga Surveilans COVID-19 Depok, Ini Syaratnya

“Kita 1 komando dari pemerintah pusat. Kita ikuti seluruh arahan yang telah ditetapkan,” ucap dia dilansir Rabu 30 Juni 2021.

Menurut dia, saat ini Kota Depok masih menunggu adanya surat resmi dari pemerintah pusat. “Kita masih menunggu surat atau pengumuman pemerintah,” sebut dia.

13 Ketentuan di Daerah PPKM Darurat

Sementara itu, adapun point aturan wilayah yang diberlakukan PPKM darurat ini sebagai berikut:
1. 100 persen Work from Home untuk sektor non essential.

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.

3. Untuk sektor essential diberlakukan 50 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan. Untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;

5. Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away;

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara.

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3. (lala/*)