PPKM Darurat, Ini Pesan Luhut, Ada Sanksi Menanti Kepala Daerah

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers tentang PPKM Darurat secara virtual, Kamis 1 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menyampaikan keterangan pers tentang PPKM Darurat secara virtual, Kamis 1 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden

JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mulai menunjukkan sikapnya dalam pelaksanaan PPKM Darurat yang berlangsung selama 3-20 Juli 2021.

Menteri sekaligus Koordinator Penanganan COVID-19 ini mengatakan, akan menindak tegas para gubernur, bupati dan wali kota yang daerahnya diberlakukan PPKM Darurat apabila tidak berjalan sesuai arahan.

“Ini yang sangat penting saya kira untuk diketahui, dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melaksanakan ketentutan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut turut sampai dengan pemberhentian sementara,” kata Luhut dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Kamis, 1 Juli 2021.

Luhut mengatakan, dasar tindakan itu menurutnya sudah sesuai dengan aturan Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Pengaturan detil akan dikeluarkan melalui Instruksi Mendagri,” kata Luhut.

Luhut menambahkan, Kejaksaan Agung pun diakuinya akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lebih sadis lagi apabila dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini tidak maksimal.

Baca Juga: Jokowi Resmi Berlakukan PPKM Darurat Pada 3-20 Juli 2021

“Jaksa agung lebih kencang lagi melalui peraturan perundang-undangan yang ada, pelanggaran sampai pemberitaan palsu atau hoaks itu akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena itu dapat mengakibatkan meninggalnya orang lain, atau ciderainya orang lain,” kata Luhut. “Jadi saya ulangi, saya ingat kan kepada kalian semua, jangan bermain main dengan berita hoaks, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan.”

Lebih jauh Luhut berdalih, tindakan keras yang akan diterapkan olehnya ini merupakan amanat Presiden Joko Widodo.

“Saya pikir apa yang sudah kami siapkan ini hal yang paling maksimal, dan sudah juga kami laporkan kepada Presiden dan Presiden juga setuju dengan langkah langkah ini. Dan Presiden memerintahkan supaya kita semua melakukan dengan tegas dan terukur,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi memberlakukan PPKM darurat sebagai pengetatan aktivitas masyarakat selama dua pekan mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

Ada kurang lebih 122 kabupaten kota se Jawa-Bali yang akan diberlakukan PPKM Darurat itu, salah satunya Kota Depok.

“Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 -20 juli 2021. Khusus di Jawa dan Bali,” kata Jokowi mengumumkannya melalui live streaming di youtube Sekretariat Presiden, Kamis 1 Juli 2021. (ade/*)