PPKM Bikin Tekor, Pengusaha Mall Minta Pemerintah Subsidi Gaji Pegawai

PPKM Darurat. Sejumlah pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan saat masuk ke Margo City (DepokToday.com)
PPKM Darurat. Sejumlah pengunjung wajib mematuhi protokol kesehatan saat masuk ke Margo City (DepokToday.com)

DEPOK- Asosisasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, meminta pemerintah memberikan subsidi 50 persen, untuk gaji pekerja mall yang terkena imbas PPKM Darurat.

Melansir Hops.id jaringan DepokToday.com, hal itu diyakini dapat mencegah pengusaha mall memecat atau melakukan PHK terhadap para karyawan. Diketahui, mall tidak beroperasi sejak 3 Juli 2021 karena penerapan PPKM Darurat.

“Kami berharap pemerintah bisa membantu subsidi gaji pegawai sebesar 50 persen, kurang lebih. Subsidi ini tidak perlu diberikan kepada pusat belanja tapi bisa langsung diberikan kepada para pekerja melalui misalnya BPJS Ketenagakerjaan ataupun mekanisme lain,” kata Ketua APPBI Alphonzus Widjaja, dikutip pada Jumat 23 Juli 2021.

Saat ini, Alphonzus mengakui, memang sebagian pekerja mall dirumahkan dalam keuangan mereka yang masih dibayar penuh. Akan tetapi, jika PPKM berlangsung terus menerus maka pengusaha mall “angkat tangan”.

“Tahap kedua, kalau PPKM diperpanjang, pekerja akan dirumahkan dengan gaji tidak dibayar penuh dan opsi terakhir adalah PHK. Ini tergantung seberapa lama PPKM Darurat berlangsung. Kami berharap opsi ketiga ini tidak harus terjadi,” katanya.

Alphonzus juga berharap, pemerintah bisa memberikan insentif listrik, gas, pajak reklame, dan PBB yang harus ditanggung oleh pengusaha mall dengan besaran yang sama, sementara mall tidak boleh buka.

“Kami sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, tapi kami juga harap pemerintah bisa bantu pusat perbelanjaan,” tuturnya.

“Pada saat PPKM Darurat ini pun kami harus banyak beri bantuan kebijakan ke penyewa karena mereka tidak bisa operasi, tapi di sisi lain banyak biaya yang dibebankan tetap harus ditanggung, nilainya tidak berubah meski pusat belanja tutup,” sambungnya.

PPKM Darurat Bikin Keuangan Menipis

Alphonzus mengakui keuangan perusahaan makin berat, karena sejak 2020 menggunakan dana keuangan cadangan. Dia juga iba dengan usaha lain di sekitar mall seperti warung kecil, ojek, hingga tukang parkir yang kerap mendapat rezeki dari pengunjung mall.

“Selama pusat perbelanjaan tutup mereka kehilangan pelanggannya, para pekerja di pusat belanja,” katanya.

Respon Menteri Keuangan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku mendengarkan dan memahami keluhan para pengusaha yang akhir-akhir ini nyaring dilontarkan akibat tekanan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

Baca Juga: [Update] Data BOR Rumah Sakit di Kota Depok, Kamis 22 Juli 2021, Tersedia 255 Bed

Ani, sapaan akrabnya, menyebut terjadi pemulihan yang bervariasi di berbagai sektor, sehingga suara yang di kalangan pengusaha pun berbeda-beda.

Namun, yang nyaring bersuara adalah mereka yang paling terdampak, seperti pengusaha hotel, restoran, dan transportasi.

“Kami bisa memahami kalau suara pengusaha pasti akan beragam dan biasanya yang bersuara adalah mereka yang masih menghadapi situasi tidak mudah, baik market-nya belum pulih, demand masih lemah, atau mereka yang terdampak oleh langkah (PPKM Darurat),” katanya.

Di sisi lain, bendahara negara menyebut juga ada sektor yang malah bertumbuh akibat pandemi, seperti sektor farmasi dan kesehatan.

Oleh karena itu, ia menilai tidak bisa melihat ekonomi RI secara homogen atau hanya dari satu sisi.

Menkeu mengatakan, akan melihat data dan merespons kebutuhan secara lebih spesifik, seperti daerah mana saja yang terdampak PPKM Level 4 dan mana yang tidak terdampak berat.

“Karena Indonesia ini negara besar, daerah-daerahnya berbeda, sektor yang penting bagi masyarakat juga berbeda-beda dan ini yang membuat policy kita sangat bervariasi (diverse) karena dampak dan pemulihannya juga bervariasi.” (rul/*)