PPDB Depok, Imam Budi Hartono: Jangan Percaya Orang ‘Sakti’

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (Istimewa)
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (Istimewa)

DEPOK- Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB telah berlangsung sejak Senin, 8 Juni 2020. Terkait hal itu, tentu saja setiap orang tua berharap anaknya bisa masuk SMA Negeri favorit diwilayah-nya masing-masing.

“2019 lalu mungkin kita masih ingat betapa pemandangan hampir disemua SMAN/SMKN berdesak-desakan hadir disana bahkan dari subuh sudah ikut antri Alhamdulillah dengan musibah Covid-19 tak diperbolehkan ada kegiatan yang mengumpulkan massa,” kata Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono dikutip pada Rabu, 10 Juni 2020.

Dengan kebijakan itu, pemerintah dalam hal ini Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan sistem online murni. “Dan Senin kemarin kita alhamdulillah tidak melihat kumpulan orang memadati SMAN/SMKN,” ujarnya

Imam mengatakan, yang membedakan kebijakan kali ini adalah, dalam sistem zonasi PPBD 2019, kuota jalur zonasi adalah minimal 80 persen dari total 100 persen. Sisanya diperuntukkan untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan. Dan hal ini yang banyak menimbulkan kekecewaan para siswa dan orang tua yang memiliki anaknya berprestasi (dari sisi pelajaran)

Sedangkan pada PPDB tahun 2020, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 persen. Dengan demikian skema kuota jalur zonasi PPDB 2020 berubah menjadi: jalur zonasi 50 persen, afirmasi 20 persen, pindahan 5 persen dan jalur prestasi 25 persen.

Zonasi masih dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan ada pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, dan juga menitikberatkan pada peran dan komposisi guru di suatu daerah.

“Memang kedepan diharapkan tidak ada lagi hanya beberapa sekolah favorit atau unggulan. Semua diharapkan menjadi favorit dan sekolah unggulan,” tuturnya

Lebih lanjut politisi PKS ini pun berharap, pada tahun ke 2 diberlakukannya sistem zonasi, semoga dihasilkan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas serta merata diseluruh Indonesia. Ia juga berpesan pada orang tua murid dan siswa agar jangan sampai terbujuk rayu oleh oknum-oknum yang punya ‘kesaktian’ bisa memasukkan anak ke SMAN/SMKN dengan mengeluarkan uang.

“Sekarang ada cyber pungli dalam kegiatan PPBD ini. Jangan coba-coba karena akibatnya uang hilang dan masuk penjara.”

Imam menambahkan, satu hal lagi permintaan banyak orang, yakni permohonan keberadaan SMAN/SMKN wajib ada disetiap kecamatan agar ada rasa keadilan dan pemerataan. (rul/*)