Polemik Pasar Kemirimuka, Muncul Kabar SK Gubernur 1986 akan Direvisi

Pasar Kemirimuka di wilayah Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.(Foto: DepokToday, hen)

MARGONDA-Polemik Pasar Kemirimuka terus bergulir. Kini, terbersit kabar adanya Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 yang akan direvisi.

Informasi mengenai revisi SK itu ditengarai untuk membatalkan pembacaan deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Akan tetapi, pihak PT Petamburan Jaya Raya yang telah memenangkan delapan kali sidang atas Pemkot Depok terkait kepemilikan lahan Pasar Kemirimuka, menilai kabar tentang SK revisi itu tidak bisa mengintervensi keputusan PN Depok.

“Kami nilai SK Gubernur yang ditandatangani Yogie S Memed itu, tidak bisa merubah keputusan Pengadilan Negeri Depok yang sudah inkrah untuk tetap melakukan pembacaan deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka,” tandas Direktur PT Petamburan Jaya Raya, Yudhy Pranoto Yohanto, kepada wartawan, Senin (11/11/2019) di kawasan Margonda, Kecamatan Beji.

Ihwal adanya kabar SK Gubernur yang direvisi tersebut, Yudhy menyangkalnya. Menurut dia, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas sekitar lima hektare yang terletak di Desa Kemirikuka, Kecamatan Beji, Kotif Depok, Kabupaten Bogor, untuk pembangunan Pasar Depok Lama atas nama PT Petamburan Jaya Raya.

“Ini kan jelas lahannya sudah dibebaskan mau diapakan lagi? Kami nilai keputusan sudah Inkrah,” katanya.

Ia meyakini, sampai saat ini Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 tanggal 26 Desember 1986 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah sekitar lima hektare untuk pasar Depok lama atas nama PT Petamburan Jaya Raya, itu masih berlaku.

“Karena tidak pernah ada satu keputusan pun yang bisa mencabut maupun membatalkan keputusan SK Gubernur tersebut,” paparnya.

Diakuinya pula, Pemkot Depok pernah mengajukan gugatan terhadap PT Petamburan Jaya Raya terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 pada tahun 2019, dengan nomor perkara 272/pdt-G/2018/PN Depok.

Namun, kata dia, gugatan yang dilakukan Pemkot Depok dinyatakan kalah dan justru memenangkan PT Petamburan Jaya pada 26 Agustus 2019.

Gugatan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Nomor 593.82/SK 216.S/AGR-DA/177-86 pada tahun 2019 ditolak PN karena PN beralasan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yakni Pemkot Depok mengandung Azaz Ne Bis In Idem.

Bahwa gugatan aquo merupakan gugatan perkara yang subtansi masalah yang sama dimana obyek gugatan, pokok perkara dan pihak yang berperkara sebelumnya telah diperiksa di Pengadilan Bogor yang teregister perkara Nomor
36/Pdt/G/2009/PN Bgr tanggal 29 Maret 2010 Jo No 256/PDT/2010/PT BDG tanggal 5 Oktober 2010 Jo Nomor 695/K/PDT/2011 tanggal 9 Februari 2012 Jo 476 PK/PDT/2013 tanggal 4 April 2014 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht van gewisdje.

“Kami ingat SK ini pernah digugat oleh Pemkot ke PN dengan tergugat PT Petamburan Jaya Raya namun ditolak,” ungkapnya.

Dikatakannya, perkara yang sama tidak dapat kembali diperkarakan dua kali. “Dan kami tegaskan SK Gubenur Jawa Barat itu tidak bisa menekan atau intervensi keputusan PN Depok untuk melakukan pembacaan deklarasi eksekusi Pasar Kemirimuka,” tandasnya.(aji)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here