Polemik First Travel, Pengamat Hukum Sindir Kemenag

Pengamat hukum, Mukhlis Effendi (DepokToday, dar)

DEPOK– Pengamat hukum Mukhlis Effendi menilai tidak seharusnya aset First Travel disita oleh negara. Sebab menurutnya, kasus ini berbeda dengan tindak pidana pencucian uang pada umumnya.

“Ini kan yang jadi korban rakyat, para jamaah yang ingin ibadah. Seharusnya bisa dicarikan solusi yang lebih baik,” katanya pada wartawan, Senin 2 Desember 2019

Dalam perkara ini, Mukhlis juga mengkritik Kementerian Agama atau Kemenag untuk bisa memberikan solusi bukan hanya sekedar penindakan.

“Kemenag ini harus inisiatif bukan berarti hanya bisa intervensi travel-travel bermasalah terus dicabut ijinnya. Kemenag harus bisa mensiasati paling tidak memberangkatkan ya disiasati fasilitasnya.”

Mukhlis menegaskan, kasus First Travel sangat berbeda dengan kasus koperasi Pandawa. “Berbeda, mereka mau ibadah bukan mau usaha,” ujar pengacara kondang asal Depok itu

Untuk diketahui, korban penipuan biro perjalanan umrah First Travel kembali menelan kenyataan pahit lantaran hakim Pengadilan Negeri Depok akhirnya memutuskan gugatan atas putusan perdata ditolak.

“Jadi diingatkan putusan ini belum tetap jadi ini bisa nanti dilanjutkan ke tingkat kasasi. Putusan ini akan saya bacakan tidak keseluruhan karena mengenai gugatan jawaban replik duplik,” kata Hakim Ketua persidangan, Ramond Wahyudi

Dalam putusannya Ramong mengatakan, pihaknya telah mengupayakan prosedur mediasi dengan tergugat, yakni Kejaksaan dan Andika Surachman namun upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang atas eksepsi tergugat ditariknya Kejari karena terkait pidana Andika Surachman yang telah terbukti bersalah bersama-sama melakukan penipuan dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) secara berlanjut melanggar pasal 137 KUHP.

“Dengan demikian ajuan penggugat tidak bisa diperkarakan. Dengan demikian mengadili dalam eksepsi menolak turut tergugat seluruhnya,” ujarnya

Rammond mengungkapkan, dengan demikian gugatan penggugat tak dapat diterima dan menghukum penggugat dengan biaya perkara yang sampai saat ini Rp 815 ribu

“Dalam pokok perkara, satu menyatakan gugatan para pengugat tidak dapat diterima, dua menghukum para penmggugat untuk membayar dalam tanggunganya. Demikian hasil musyawarah hakim.”

Sontak putusan itu pun disambut riuh sejumlah korban yang sedari pagi datang ke pengadilan. “Innalillahi wa innalillahi rojiun, keadilan di Indonesia telah mati,” teriak sejumlah korban calon jemaah di ruang persidangan. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here