PKS Kritik UU Ciptaker Terkait Pekerja Migran Indonesia

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati (Istimewa)

JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan turunan Undang-undang No 18 Tahun 2017 dan Undang-undang Cipta Kerja yang memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pembina PKS Sahabat Migran ini mencatat, beberapa peraturan dalam undang-undang yang ditarik dalam Undang-undang Cipta Kerja justru mengurangi semangat perlindungan terhadap pekerja migran.

Baca Juga: Seorang Nenek di Sukatani Tewas Ketika Mau Ambil Bansos

Misalnya, kata wanita yang akrab disapa Mufida, yang krusial adalah perubahan pasal 51 Undang-undang PMI terkait Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dihapus dalam Undang-undang Cipta Kerja.

“Padahal izin ini menjadi sangat penting agar perusahaan pengelola PMI tidak main-main dalam mengirim pekerja migran,” katanya dalam siaran virtual dikutip pada Selasa 29 Desember 2020

Mufida juga mengkritik pendekatan pemerintah yang lebih mementingkan ekonomi dengan penghapusan izin tersebut dengan mengabaikan soal perlindungan PMI.

“Perusahaan pengelola PMI masih banyak catatan dan sering ada persoalan. Kami minta agar peraturan pemerintah tetap memberikan aturan yang ketat terhadap perusahaan pengelola PMI,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, fraksi PKS sudah melakukan beberapa program untuk meningkatkan kapasitas PMI dan perlindungan bagi mereka. Beberapa program yang berjalan adalah mendorong perlindungan PMI melalui BP2MI diantaranya pemberantasan sindikasi PMI nonprosedural.

Fraksi PKS bersama mitra di Kemenaker juga mendorong inovasi penempatan PMI dengan sembilan inovasi.

“Bersama PKS keluarga pekerja migran kita dorong juga untuk kita bina menjadi wirausaha dan kita dampingi. Bukan hanya keluarga program tenaga kerja mandiri untuk purna PMI juga rutin kita lakukan,” ucap Mufida.

Selain itu, pada masa pandemi, fraksi PKS juga mengirimkan masker gratis ke negara-negara penempatan PMI serta menjenguk PMI yang tengah sakit.

“Proses pembangunan balai latihan kerja di daerah asal PMI seperti Ponorogo, Lombok dan Madiun alhamdulillah terlaksana. Kemudian yang tak kalah penting adalah mendengarkan aspirasi PMI melalui webinar seperti ini karena pandemi belum bisa menyapa langsung.” (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here