PKS Bakal Tinggalkan Idris di Pilkada Depok?

Tim pemenangan Imam Budi Hartono (DepokToday, rul)

MARGONDA– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin gencar menyodorkan kader internalnya untuk diusung sebagai bakal calon Wali Kota Depok di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang. Lalu bagaimanakah nasib Mohammad Idris selaku petahana yang sempat diusung oleh partai tersebut?

Ya, dari lima kader internal yang telah terjaring, nama Mohammad Idris memang tidak mencuat di lingkaran PKS Depok meski pun ia dikenal sebagai petahana dan telah menjabat sebagai wali kota. Adapun lima kader yang terpilih dalam bursa Pemira PKS, salah satunya adalah Imam Budi Hartono anggota DPRD fraksi PKS di Provinsi Jawa Barat.

Untuk membuktikan keseriusannya, Imam bahkan menggaet Prihandoko, salah satu pengurus pusat PKS yang dikenal militan dan telah teruji sukses membawa Idris ke kursi wali kota. Tak tanggung-tanggung, Imam menempatkan posisi Prihandoko sebagai ketua tim sukses pemenangannya pada bursa bakal calon wali kota dari PKS.

Pinangan Imam disambut Prihandoko dengan membentuk tim inti pemenangan. Tak hanya itu, dalam pernyataanya, Prihandoko yang sempat menjadi anggota DPRD Depok ini bahkan sempat menyampaikan sindiran yang disinyalir ditujukan untuk pimpinan Depok saat ini.

Menurut Prihandoko, seorang pempimpin itu harus punya tiga fungsi yang harus dia jalankan supaya mempunyai kelayakan jadi pemimpin. Pertama harus bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa mengkoordinasikan anak buahnya dan unit-unit organisasinya dengan baik.

“Dan saya hari ini tidak melihat hal itu di Depok. Karena itu saya berharap ada perubahan di Depok ini. Saya berharap pemimpin Depok kedepan bisa melaksanakan tiga hal, komunikasi, koordinasi dan konsolidasi,” katanya pada awak media saat memimpin deklarasi pemenangan Imam Budi di Depok, pada Senin 7 Oktober 2019

Prihandoko menilai, sosok Imam bisa melakukan hal itu. Ia juga mengungkapkan seorang pemimpin harus bisa membedakan kegiatan seremoni dengan kebutuhan rakyat.

“Pemimpin itu harus punya visi terdepan yang bagus. Harus tahu mana yang perlu mana yang tak perlu, mana yang dibutuhkan rakyat serta mana yang tidak dibutuhkan, dan bang Imam punya visi itu.”

Menurutnya lagi, saat ini Depok memerlukan pemimpin yang hadir dalam problem-problem yang dihadapi masyarakat bukan sebatas menebar janji dan sibuk di mimbar.

“Kita perlu pemimpin yang bukan hanya menebar janji tapi sibuk dibalik mimbar dan dibalik meja, kita perlu pemimpin yang hadir di tengah masyarakat,” ujarnya

Prihandoko juga menegaskan, piala-piala, penghargaan yang sifatnya administratif tidak diperlukan rakyat.

“Yang diperlukan rakyat adalah hadirnya pemimpin di tengah masalah mereka bukan saat upacara peresmian dan sebagainya saja.”

Sederet alasan itulah yang membuat Prihandoko akhirnya memantapkan tekad untuk turun kembali pada ajang Pilkada tahun ini dan memilih Imam sebagai kandidat bakal calon Wali Kota Depok dari PKS.

“Saya melihat ada sesuatu yang terjadi di Depok, dan saya melihat bang Imam bisa menyelesaikan sesuatu itu,” katanya

Maksimalkan Serapan APBD

Sementara itu, Imam mengatakan,  ia memiliki visi misi memajukan Kota Depok dengan berbudaya “Maju dalam arti kita akan mengoptimalkan penggunaan teknologi terkini untuk membangun Kota Depok. Kita ingin masyarakat bisa menggunakan aplikasi digital untuk mengantri di puskesmas, perijinan pelayanan dan tata kota,” katanya

Ia optimis, hal itu bisa terwujud jika pemerintah akomodatif dan membuka partisipasi semua pihak secara luas untuk memajukan kota Depok. Ia berharap, pembangunan jangan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota saja.

“Kita harus bisa mengoptimalkan dana CSR, zakat dan lain-lain. Kita harus mampu juga merangkul stake holder di provinsi Jawa Barat. Kok Kota Depok hanya dapat Rp21,5 milyar sementara Ciamis saja bisa dapat Rp500 milyar dari APBD Jawa Barat. Ini khan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dengan baik.”

Tak hanya itu, mantan ketua DPD Partai Keadilan tahun 1999- 2001 itu menambahkan, bahwa pemerintah Kota Depok juga harus bisa mengakses APBD Jakarta dan APBN.

“APBD itu harus pro Rakyat. Kita semua menyesalkan adanya silpa Rp700 milyar atau sekitar 23 persen dari APBD Kota Depok. Dana tidak terserap karena banyak menyangkut di Dinas. Jika begitu lebih baik kita akan memperbesar anggaran di kelurahan,” tuturnya

Dengan demikian, harapannya anggaran itu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di akar rumput dan selesai di tingkat kelurahan. Pria lulusan jurusan Teknik Gas Petrokimia Universitas Indonesia itu juga menawarkan program Smiling Depok. Yaitu program bantuan bagi warga Depok yang kurang mampu dalam bentuk beras dan telur serta pemukiman.

“Kita ingin semua warga Depok bisa tersenyum, InsyaAllah untuk mewujudkannya kita bisa pakai dana pusat dengan menyeraskan programnya dengan program pusat,” ujarnya (rul)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here