Pilkada Ditunda? Begini Pandangan Penyelenggara, Pengamat, dan Aktivis

0
86
Diskusi mengenai Pilkada di masa pandemi Covid-19 via daring yang diselenggarakan Partai Gelora Kota Depok.(Foto: Istimewa)

MARGONDA—Belum meredanya pandemi Covid-19 membuat Partai Gelora Indonesia Kota Depok memunculkan ide diskusi secara dalam jaringan (daring) dengan tema “Pandemi Covid-19 Belum Mereda, Mungkinkah Pilkada 2020 Ditunda?”.

Diskusi via zoom pada Minggu (20/9/2020) itu pun mendapat pandangan beragam dari Dr. Chusnul Mar’iyah (Dosen Ilmu Politik UI), Nana Shobarna (Ketua KPUD Depok), dan Beka Ulung Hapsara (Komisioner Komnas HAM).

Chusnul Mar’iyah menyampaikan kekhawatirannya tentang pelaksanaan Pilkada khususnya di Kota Depok. Beberapa catatan dari Chusnul Mar’iyah terkait pelaksanaan Pilkada 2020 adalah karena protokol kesehatan Covid-19 ini bertolak belakang dengan proses tahapan Pilkada yang punya potensi mengumpulkan orang banyak dalam jumlah besar, tanpa pengetatan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Nana Shobarna dari pihak penyelenggara Pilkada Kota Depok, meyakinkan bahwa pihaknya telah sesuai yang diamanahkan konstitusi.

“Kami telah melakukan perencanaan dan standar pelaksanaan tahapan Pilkada dengan senantiasa menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19,” tegas Nana.

Sedangkan Beka Ulung Hapsara selaku Komisioner Komnas HAM, mengingatkan pelaksanaan Pilkada adalah pemenuhan hak politik warga negara.

Namun, kata dia, tidak boleh melanggar pemenuhan hak dasar lainnya yaitu jaminan kesehatan dan kehidupan warga.

Diskusi yang dipandu oleh Bramastyo Bontas ini pada akhirnya meminta keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam mengendalikan pandemi Covid-19.

“KPUD hanya penyelenggara Pilkada yang berupaya optimal melaksanakan Pilkada dengan protokol Covid-19, tetapi tanggung-jawab keseluruhan dalam penanganan dan pencegahan sehingga menciptakan kenyamanan dan keamanan warga Kota Depok tetap berada di tangan Pemerintah Kota Depok,” urai Ketua Partai Gelora Kota Depok, Subhan Rafe’i dalam kesimpulan diskusi tersebut.

Dikuinya, saat ini masyarakat Kota Depok dihadapkan pada pilihan tetap melangsungkan pesta demokrasi berupa pilkada dengan penetapan protokol kesehatan secara ketat, atau mempertaruhkan keamanan dan keselamatan kesehatannya.

“Situasi pandemi Covid-19 yang belum mereda, ancaman semakin banyak terjadinya kasus-kasus baru. Pilkada membutuhkan proses tatap muka, pengumpulan massa dalam jumlah banyak. Maka perlu diskusi
publik apakah tetap menggelar pilkada ditengah ancaman pandemi Covid-19 yang terus mengintai? Atau menunda pelaksanaannya?,” ucapnya.

Menurutnya, jika pemerintah Kota Depok serius dengan protokol kesehatan yang diberikan kepada petugas dan masyarakat, sehingga timbul rasa aman dan nyaman warga untuk menunaikan hak pilihnya, maka pilkada tetap berjalan.

“Namun sebaliknya jika pandemi Covid-19 kasus terus naik, penerapan protokol kesehatan tidak berjalan, yang ujungnya terabaikan hak warga mendapatkan terjaminnya hak hidup, rasa aman dan terganggu perlindungan kesehatannya, maka lebih baik pilkada ditunda hingga tahun 2021 atau 2022,” tandas Subhan.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here