Ini Enam Dorongan KPAI kepada Pemkot Depok Terkait Polemik Relokasi SDN Pondokcina 1

DepokToday.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menuntaskan polemik relokasi SDN Pondokcina 1 di Jalan Margonda, Kecamatan Beji.

KPAI mengusulkan enam dorongan atau masukan kepada Pemkot Depok agar polemik SDN Pondokcina 1 tak kunjung reda.

Enam masukan KPAI untuk Pemkot Depok ini tertuang dalam rapat koordinasi Kementerian dan Lembaga (K/L) di lantai 2 ruang rapat Wali Kota Depok, Senin 12 Desember 2022.

Rapat yang dipimpin oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris, yang didampingi Sekretaris Daerah (Setda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapeda, Asset Daerah, Kasatpol PP, Kepala DP3A Kota Depok, dan pihak terkat.

Baca Juga: Polemik Relokasi SDN Pondokcona 1, Komnas HAM akan Panggil Wali Kota Depok

Dari unsur pemerintah pusat yang hadir selain KPAI, diantaranya adalah Kemendagri RI, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Direktorat SD KemendikbudRistek, Itjen Kemendikbud Ristek, Ombudsman RI, dan Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN).

Pihak Itjen KemendikbudRistek menyampaikan bahwa per 12 Desember 2022, Gubernur Jawa Barat telah bersurat resmi kepada Wali Kota Depok terkait penundaan dana hibah masjid sampai kasus SDN Pondokcina 1 Depok jelas penanganan dan penyelesaiannya.

Dalam surat itu disebutkan penanganan polemik SDN Pondokcina 1 dengan prinsip memberikan pelayanan Pendidikan terbaik, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Itjen Kemendikbud mendapatkan salinan surat tersebut dalam bentuk pdf.

Orangtua siswa menggelar aksi damai untuk mempertahankan bangunan SDN Pondokcina 1 dari upaya pemusnahan oleh Pemkot Depok. (Foto: Depoktoday.com)

Sementara itu, KPAI menyampaikan sejumlah masukan, diantaranya, mendorong semua pihak untuk coolingdown agar kondisi lebih kondusif sehingga memungkinkan terjadi dialog yang sehat antara pihak pemerintah kota Depok dengan orangtua peserta didik.

"Susasana yang kondusif juga akan berdampak siginifikan pada Kesehatan mental anak-anak," ujar komisioner KPAI, Retno Listyarti.

Baca Juga: Pemusnahan SDN Pondokcina 1 Ditunda Bukan Batal, Kata Kasatpol PP Depok

Kemudian, KPAI mendorong Pemkot Depok melakukan dialog (dua arah) dengan para orangtua peserta didik terkait rencana yang sudah disusun, sehingga ada titik temu demi kepentingan terbaik bagi anak.

KPAI mendorong Pemkot melalui jajaran terkait mendengarkan suara anak atas kebijakan Pendidikan yang berdampak pada layanan Pendidikan dan psikologis anak-anak, dalam hal ini KPAI bersedia menjadi jembatan dalam dialog tersebut.