Ini yang Bakal Dilakukan 33 Dewan Jika Wali Kota Depok Ngeyel Soal KDS

DepokToday.com - Anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi memastikan, bahwa interpelasi terhadap wali kota terkait program KDS bisa berlanjut ke hak angket. 

"Ya kita lihat nanti sejauh mana jawaban wali kota terhadap interpelasi yang kita lakukan, kalau memang jawaban Wali Kota Depok logic, benar, kemudian ada sebuah kemufakatan memperbaiki yang menurut pandangan kami salah dan diakui, tentu tidak sampai kearah sana (angket)," katanya dikutip pada Sabtu, 21 Mei 2022. 

"Tapi kalau misalkan pandangan sebaliknya, mereka menentang fakta-fakta yang ada, ya bisa jadi sampai kepada hak angket dan seterusnya," sambung dia. 

Baca Juga: Subhanallah, Azka Corbuzier Berniat Jadi Mualaf, Gus Miftah: Doakan Bulan Ini

Baca Juga: Nyinyirin Aksi Bela UAS, Abu Janda: Otak Primitif Terbelakang

Lebih lanjut Babai mengungkapkan, di dalam hak angket ada keleluasaan dewan untuk melakukan investigasi dan itu (data) bisa lebih tajam.

"Karena disitu ada yang namanya penyelidikan, kita bisa turun kepada penerima, kita bisa turun kepada pihak-pihak yang berkaitan hal tersebut (KDS), melakukan uji petik di lapangan dan seterusnya," kata Wakil Ketua Komisi D tersebut. 

Wali Kota Depok Mohammad Idris tunjukkan fisik Kartu Depok Sejahtera (KDS) usai luncurkan program tersebut di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Rabu 15 September 2021. (Foto: Dok. Diskominfo Depok)

Politisi PKB itu juga menegaskan, bahwa hak interpelasi yang dilayangkan oleh 33 anggota dewan kecuali Fraksi PKS, Demokrat dan PPP, bertujuan agar program Kartu Depok Sejahtera atau KDS berjalan sesuai harapan bersama, tanpa tebang pilih.