Bukan Impeachment, Ini yang Diinginkan DPRD Kota Depok Soal Interpelasi Wali Kota

- Rabu, 18 Mei 2022 | 16:39 WIB
Rapat paripurna DPRD Depok (Foto: DepokToday.com)
Rapat paripurna DPRD Depok (Foto: DepokToday.com)

DepokToday.com – Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menyampaikan alasannya ikut menandatangani interpelasi kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris adalah untuk memperjelas program Kartu Depok Sejahtera (KDS).

“Kita menginginkan adanya satu forum resmi, karena selama ini kan masih soal dugaan-dugaan,” kata Ikra usai sidang paripurna, Selasa 17 Mei 2022.

Ikra mengatakan, rencana interpelasi ini sangat jauh dari upaya pemakzulan atau impeachment terhadap Wali Kota Depok. “Karena interpelasi ini hanya menghasilkan rekomendasi dari fraksi-fraksi, kalau ranah hukumnya bisa dihasilkan melalui hak angket,” kata Ikra.

Baca Juga: Idris-Imam Dibidik 33 Dewan Soal KDS, Pradi: Ini Bukan Impeachment Bos

Ikra mengatakan, KDS dipersoalkan oleh anggota legislatif karena pemerintah dinilai tidak terbuka atas program yang telah diluncurkan sejak bulan September 2021 tersebut. “Data sementara yang kami dapatkan, banyak penerima yang mampu (secara finansial),” kata Ikra.

Selain itu, lanjut Ikra, penunjukan koordinator pada setiap kelurahan juga terdapat beberapa kejanggalan, mulai dari penunjukkannya yang tidak terbuka, serta imbalan yang diberikan oleh pemerintah baik itu honor dan dapat ikut menikmati manfaat dari KDS.

“Tapi inikan masih dugaan, makanya Ini yang ingin kita pertanyakan kepada pemerintah, dan diperlukan satu forum resmi,” kata Ikra.

Baca Juga: Minus Demokrat PPP, 33 Dewan Ini Lanjut Bidik Idris-Imam Soal Polemik KDS

Ikra menambahkan, sistem yang belum terintegrasi juga menjadi soal para wakil rakyat. Manfaat KDS itu ada 7, mulai dari kesehatan, pendidikan, rumah tak layak huni, bantuan kematian, ketersediaan pangan, bantuan lansia dan penyandang disabilitas, hingga bantuan keterampilan dan penyaluran kerja.

“Tiap-tiap program itu nomenklaturnya di masing-masing dinas, belum terintegrasi, jadi misalnya nih dalam satu keluarga, si A dapat manfaat pendidikan, sementara si B layak untuk mendapatkan manfaat kesehatan, itu tidak serta merta, harus diverivikasi lagi,” kata Ikra.

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polemik KDS! Nyaring Diawal, Senyap Kemudian

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:00 WIB

Murid Global Sevilla Diedukasi Naik MRT Jakarta

Rabu, 22 Juni 2022 | 07:00 WIB
X