Polemik KDS, Wakil Wali Kota Depok: Itu Adalah Program Tambahan dan Pelengkap Bagi Warga Miskin

- Sabtu, 14 Mei 2022 | 16:39 WIB
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (pakai kopiah), memantau kegiatan swab antigen bagi ASN dan non-ASN Pemkot Depok, Senin 9 Mei 2022.(Foto: depok.go.id)
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (pakai kopiah), memantau kegiatan swab antigen bagi ASN dan non-ASN Pemkot Depok, Senin 9 Mei 2022.(Foto: depok.go.id)

DepokToday.com – Kartu Depok Sejahtera (KDS) masih menjadi perbincangan panas antara eksekutif dan legislatif di Kota Depok. Puncaknya, para wakil rakyat mengajukan mosi tidak percaya dan hak interpelasi kepada pemerintah setempat.

Atas persoalan itu, Pemerintah Kota Depok masih terus berupaya meyakini para wakil rakyat bahwa program KDS telah tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Dikatakan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, penerima program bantuan sosial (bansos) Kartu Depok Sejahtera (KDS) adalah warga prasejahtera yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan diverifikasi berdasarkan parameter kemiskinan Kota Depok.

Baca Juga: Final Piala FA: Bentrokan Kedua Kalinya Chelsea dengan Liverpool di Stadion Wembley

Penerima KDS tersebut diprioritaskan pada warga miskin DTKS yang belum atau tidak mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi.

“Jadi, tidak ada double bantuan, DTKS tersebut diverifikasi ulang untuk memastikan layak atau tidak layak menerima bantuan, jika tidak layak KDS bisa dicabut,” kata Imam dikutip dari berita.depok.go.id, Sabtu 14 Mei 2022.

Imam mengatakan, penerima KDS adalah warga miskin ber-KTP Depok. Calon penerimanya harus diusulkan masuk kedalam DTKS apabila belum terdaftar, sehingga mendapatkan akses bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk KDS.

Baca Juga: Robert Lewandowski Menolak Perpanjangan Kontrak dengan Bayern Munchen Tahun Depan

KDS adalah program tambahan dan pelengkap bagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun, penerima KDS juga tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan pusat lainnya. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP),” katanya.

Sebagai informasi, di gedung DPRD Kota Depok sempat terjadi kericuhan saat sidang paripurna beberapa waktu lalu. Alasannya karena Pemerintah dinilai tidak serius dalam menanggapi hasil evaluasi yang dilakukan oleh para wakil rakyat tersebut.

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Sumber: berita.depok.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X