Fraksi PKS DPRD Depok Angkat Bicara Soal KDS, Ketua: Tidak Ada Politisasi

- Kamis, 12 Mei 2022 | 16:36 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris tunjukkan fisik Kartu Depok Sejahtera (KDS) usai luncurkan program tersebut di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Rabu 15 September 2021.  (Foto: Dok. Diskominfo Depok)
Wali Kota Depok Mohammad Idris tunjukkan fisik Kartu Depok Sejahtera (KDS) usai luncurkan program tersebut di Aula Teratai Gedung Balai Kota Depok, Rabu 15 September 2021. (Foto: Dok. Diskominfo Depok)

DepokToday.com – Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok Hafid Nasir mengatakan, tidak melihat adanya unsur politis dari Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Depok. Jika hanya dilihat dari desain kartu, Hafid malah meminta masyarakat membandingkannya dengan daerah lain.

“Coba deh disearching misal di Jember, di Papua, itu mereka sudah memberlakukan sejenis kartu sejahtera dengan menampilkan sosok wali kota dan wakilnya atau bupati dengan wakil bupati. Artinya ini sudah dilakukan di wilayah lain, dan kami Depok kan juga mengadop kebijakan yang sudah diambil di daerah lain,” kata Hafid usai rapat paripurna pada Selasa 10 Mei 2022 lalu.

Hafid menambahkan, terkait warna yang ada di KDS pun tidak didominasi warna oranye dan putih yang merupakan warna dari Partai PKS. “Merahnya juga ada,” kata Hafid.

Baca Juga: DKR Depok Desak Pemerintah Buka Posko Pengaduan KDS, Ketua: Kepentingan Rakyat yang Utama

Hafid membeberkan, KDS merupakan janji pasangan Idris-Imam dalam kampanye Pilkada 2020 lalu, sehingga saat dibawakan dalam kampanye perlu dibuatkan semacam template.

“Untuk berkampanye mereka kan menggunakan semacam template itu ada logonya. Jadi memang dari awal pun KDS itu sudah bergambar sosok foto wali kota dan wakil,” kata Hafid.

Terkait penerimanya, Hafid pun menjamin tidak ada unsur politis. Dirinya pun meminta masyarakat lebih aktif dalam memantau jalannya program tersebut dengan mengusulkan masyarakat yang berhak menerima KDS.

Baca Juga: Posisi Ketua DPRD Depok Ditangan BKD, Ini Babak Baru Polemik KDS

“Tidak ada unsur politis karena siapapun boleh mengusulkan, ketika ada warga tidak mampu meskipun dia pengusung partai lain, selama dia punya hak silakan diusulkan,” kata Hafid.

Seperti diketahui, pada Senin 9 Mei 2022 lalu, DPRD Kota Depok melancarkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota karena dalam menjalankan roda pemerintahannya kepemimpinan Idris-Imam dianggap tidak serius dan hanya mementingkan kelompoknya, salah satunya soal program KDS.

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X