Kuliti Borok KDS, 38 Anggota DPRD Depok Kompak Jegal PKS

- Senin, 9 Mei 2022 | 16:56 WIB
Sidang paripurna DPRD Depok (Foto: DepokToday.com)
Sidang paripurna DPRD Depok (Foto: DepokToday.com)

DepokToday.com- Kericuhan yang terjadi di sidang paripurna DPRD Depok beberapa waktu lalu, ternyata mulai berbuntut panjang. Kali ini, sebanyak 38 anggota dewan kecuali Fraksi PKS, terang-terangan menyatakan sikap mosi tidak percaya pada pemerintah daerah.

Tak hanya pada wali kota dan wakilnya, sebanyak 38 anggota DPRD Depok kecuali Fraksi PKS, juga dengan tegas menyatakan mosi tidak percaya pada Ketua DPRD yang saat ini dipimpin oleh Yusuf Putra.

Putusann ini dipicu persoalan Kartu Depok Sejahtera atau KDS yang dinilai tidak transparan dan syarat akan kepentingan politik partai penguasa di kota ini.

Ada 38 anggota dewan yang menyatakan sikap mosi tidak percaya, mereka terdiri dari enam fraksi berbeda kecuali PKS, yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB dan PSI.   

Anggota DPRD Depok, Babai Suhaimi mengungkapkan, mosi tidak percaya ini dikeluarkan oleh 38 anggota dewan karena Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS saat sidang paripurna beberapa hari lalu telah mengabaikan dan melanggar tata tertib sidang atau rapat paripurna.

“Dimana 38 anggota DPRD dari enam fraksi tidak diindahkan. Kami meminta agar memasukan persoalan KDS (Kartu Depok Sejahtera) tetapi tidak diterima. Kenapa kami melakukan mosi tidak percaya? Karena paripurna tersebut terus dilaksanakan, itu dasar hukum kita untuk melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD,” jelasnya usai melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan partai politik di Kota Depok pada Senin, 9 Mei 2022.

Kemudian alasan kedua, menurut politisi PKB itu, 38 anggota DPRD dari enam fraksi kecuali PKS ini menilai kebijakan Pemerintah Kota Depok jelas sangat tidak adil, sangat dipolitisasi kepentingan penguasa, partai penguasa, dan banyak kegiatan-kegiatan yang tidak transparan.

“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ternyata temuan-temuan kami sebagai anggota DPRD bahwa ketika KDS ini di launching dan diedarkan kepada masyarakat, justru malah menimbulkan banyak keresahan di masyarakat yang tidak menerima itu,” timpal Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo.

“Karena ternyata temuan kami, yakni yang diberikan kuasa sebagai koordinator untuk mendata para penerima KDS di setiap kelurahan, adalah orang-orang politik dari partai tertentu. Saya berani mengatakan bahwa ini adalah orang-orang titipan dari partai penguasa yang ada di Kota Depok,” sambungnya.

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X