Fraksi PKS DPRD Kota Depok Setujui Usulan Pemkot Soal Raperda Perlindungan Pohon

- Rabu, 6 April 2022 | 13:47 WIB
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (kedua kiri) saat menyerahkan 6 Raperda usulan Pemkot Depok ke DPRD Kota Depok, Kamis, 31 Maret 2022 (Istimewa)
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono (kedua kiri) saat menyerahkan 6 Raperda usulan Pemkot Depok ke DPRD Kota Depok, Kamis, 31 Maret 2022 (Istimewa)

DepokToday.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok menyambut baik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan pohon yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada Kamis 31 Maret 2022 lalu.

Ketua Fraksi PKS DPRD Depok, Moh Hafid Nasir mengatakan, raperda perlindungan pohon tersebut merupakan penegasan lebih lanjut terhadap perda kota hijau dan perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

“Raperda ini secara teknis menguatkan hadirnya kota yang terencana dalam hal keramahan lingkungan, sekaligus menyeimbangkan sumber daya yang ada, bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Hafid, saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS terhadap usulan enam raperda Kota Depok, dikutip Minggu 3 April 2022.

Baca Juga: Gile! Pasutri Ini Bikin Miras dari Kotoran Gajah, Harganya Wow...

Hafid berharap, melalui raperda tersebut, semua pemangku kepentingan pembangunan bersemangat dalam berpartisipasi dan berkontribusi nyata di dalam gerakan menanam pohon untuk masa depan kota yang terkonservasi.

“Melalui raperda ini penting dibuatkan database pohon secara elektronik berbasis android, roadmap penanaman pohon selama lima tahun dan dievaluasi setiap tahun, dengan melibatkan masyarakat, dalam wadah dewan pohon kota,” katanya.

“Kemudian melakukan program adopsi pohon lewat CSR, memberikan perlindungan pohon dari intervensi pembangunan, serta melakukan edukasi lewat lembaga pendidikan dan pemerintahan di level kelurahan, RT dan RW, dan sebagainya,” pungkas Hafid.

Baca Juga: Tawuran Kembali Pecah, Satu ABG Luka Parah di Bojong Gede

Sebelumnya, Pemkot Depok menyampaikan usulan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Enam raperda tersebut disusun lantaran adanya dua faktor utama. Pertama, telah terbitnya peraturan perundang-undangan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga perda yang sudah ada sebelumnya harus disesuaikan.

Kedua karena adanya perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mengamanahkan perlunya dibentuk suatu perda sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.

Halaman:

Editor: Zahrul Darmawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ibas Ditemukan Tewas di Kali Ciliwung

Jumat, 27 Mei 2022 | 12:53 WIB
X