Mohammad Idris Janji Perketat Aturan di Sekolah, Sambut PTM 100 Persen

- Selasa, 4 Januari 2022 | 21:38 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris (kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) saat meresmikan mobil swab test keliling di halaman Balai Kota Depok, Jumat 23 Juli 2021.  (Foto: Dok. Diskominfo Depok)
Wali Kota Depok Mohammad Idris (kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (kanan) saat meresmikan mobil swab test keliling di halaman Balai Kota Depok, Jumat 23 Juli 2021. (Foto: Dok. Diskominfo Depok)

DepokToday – Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, pihaknya saat ini terus berupaya agar pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen dapat terwujud secara aman dan nyaman di Kota Belimbing, salah satunya dengan mengejar capaian vaksinasi anak 6-11 tahun.

“Pertengahan Januari, saya minta sudah 100 persen sesuai standar kementerian. Mudah-mudahan secara simultan kita lakukan terus, kerja sama dan kolaborasi dengan TNI-Polri serta stakeholder untuk bisa ke sekolah. Khususnya ke sekolah di pemukiman agar vaksinasi bisa 100 persen,” kata Idris seperti dikutip berita.depok.go.id, Selasa 4 Januari 2022.

Selain itu, kata Idris, pihaknya juga akan melakukan pengetatan terhadap mekanisme mitigasi penanganan COVID-19 di sekolah. “Pengetatan dari sisi kontrol terhadap protokol kesehatan. Termasuk jajanan anak-anak. Ini menjadi catatan evaluasi kami,” kata Idris.

Baca Juga: Idris Sebut Pekan Depan Depok Siap Laksanakan PTM 100 Persen, Begini Penjelasannya

Berkaca dari kasus sebelumnya yang PTM Terbatas di Kota Depok sempat berhenti sementara karena ditemukan banyaknya klaster PTM, maka Idris mempersiapkan hal tersebut secara matang.

“Sebab dalam kasus kemarin ternyata anak didik tertular dari penjual jajanan di luar sekolah. Maka, semua pengetatan yang kami lakukan sebagai persiapan PTM 100 persen,” kata Idris.

Pelaksanaan PTM 100 persen sendiri diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Baca Juga: Universitas Indonesia Belum Putuskan PTM 100 Persen Dilaksanakan Tahun Ini

Dirinya menjelaskan, di SKB Empat Menteri terdapat klausul yang mengatakan tidak memperkenankan kepala daerah membuat syarat baru pembelajaran. Artinya kebijakan tersebut menjadi kewenangan penuh kementerian dari empat menteri tersebut. 

“Makanya, turunan SKB Empat Menteri ke Peraturan Wali Kota bukan ditambahkan syaratnya, tapi saya minta ke penggiat dan penanggung jawab pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap antisipasi munculnya penyebaran COVID-19,” pungkasnya. (ade/*)

Halaman:

Editor: Ade Ridwan

Sumber: berita.depok.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tujuh Perawat dari PPNI Kota Depok Dikirim ke Cianjur

Jumat, 25 November 2022 | 10:10 WIB
X