Surati Presiden Jokowi, Begini Unek-unek Warga Soal Proyek UIII Depok

- Selasa, 7 Desember 2021 | 12:43 WIB
Satpol PP Depok gusur bangunan di lahan proyek UIII (DepokToday.com)
Satpol PP Depok gusur bangunan di lahan proyek UIII (DepokToday.com)

DepokToday- Sejumlah warga penggarap lahan proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cisalak, Depok, mempertanyakan dana kerohiman. Menurut mereka, dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tercatat, ada sekira 25 Kepala Keluarga (KK) yang merasa keberatan dengan dana kerohiman pada tahap dua proyek tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Andi Tatang, warga pun sepakat untuk mengadukan nasib mereka ke Komnas HAM, Gubernur Jawa Barat hingga Presiden Joko Widodo.

“Kita sudah bersurat ke Gubernur Jawa Barat sebagai ketua tim terpadu untuk melakukan penyampaian keberatan,” kata Tatang dikutip pada Selasa, 7 Desember 2021.

Baca Juga: Terpopuler DepokToday, 7 Desember 2021: Habib Husein Tentang Jenderal Dudung, Pernyataan MUI Menohok

Ada pun isi surat tersebut, tentang atas surat keputasan Gubernur Jawa Barat Nomor 466 Kep 638 tentang penerimaan dan nilai santunan serta nilai besaran tata cara santunan kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kampus UIII.

“Kedua, kita juga berkirim surat kepada Komnas HAM, untuk memeinta turun langsung ke lapangan atau setidaknya memanggil berbagai pihak, dalam hal ini pemerintah dengan warga untuk dimediasikan berkaitan dengan uang kerohiman,” tuturnya.

“Terus kami juga berkirim surat kepada presiden Bapak Jokowi untuk membantu penyelesaian,” sambungnya.

-
Warga protes soal uang kerohiman terkait proyek UIII, Depok (DepokToday.com)

Lebih lanjut Tatang mengatakan, surat pertama sudah dikirim pada 25 November 2021, namun sayangnya sampai dengan hari ini belum ada balasan.

“Maka hari ini kita kirimkan lagi surat kedua, harapan kami ada respon untuk menyelesaikan uang kerohiman warga terdampak,” katanya.

Penyebab Protes Uang Kerohiman Proyek UIII Depok


Andi Tatang menilai, sikap protes warga atas uang kerohiman sangat mendasar.

“Karena nilainya di bawah standar. Kita bandingkan dengan beberapa penggarap yang lain, dari mulai luas tanah dan dapatnya itu sangat mencolok dan sangat berbeda sehingga 25 orang ini merasa keberatan dan melakukan penolakan,” katanya.

“Kita tegaskan bukan penolakan pembangunan, tetapi menolak uang kerohiman dan meminta ketua tim terpadu dalam hal ini Gubernur Jawa Barat untuk melakukan penghitungan ulang,” sambungnya.

Baca Juga: Ganjil Genap Margonda Lanjut Pekan Depan, Masyarakat Diminta Patuhi Aturan

-
Pengacara, Andi Tatang (DepokToday.com)

Tatang menjelaskan, selain tidak sesuai ada pula warga yang justru sama sekali tak mendapat uang kerohiman. Padahal ia suda cukup lama menggarap lahan tersebut.

“Ada yang luas tanahnya 7.000 meter sekian tapi malah 0 (enggak dapat). Jadi tidak dapat sama sekali, ada yang 1.000 meter sekian dapatnya lumayan, yang 6.000 di bawah Rp 100 juta. Jadi perbedaan ini yang menjadi pertanyaan warga. Ada apa kok bisa dibedakan, menurut mereka.”

Ancaman Gelombang Kemiskinan


Tatang menegaskan, warga berhak melakukan protes karena hal itu diatur dalam Peraturan Presiden sebelumnya, pada Tahun 2018 berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan terkait masalah penanganan dampak sosila masyarakat dalam rangka penyediaan tanah dalam pembangunan nasional.

“Dan yang terbaru ada Permen ATR, Nomor 6 Tahun 2020. Jadi warga ini sesuai dengan aturan ketika melakukan penolakan,” ujarnya.

Baca Juga: Habib Rizieq Kirim Surat untuk Para Laskar, Isinya Bikin Hati Terenyuh

Menurut Ketua LBH Kami Ada itu, jika dirasa nilai sudah sesuai mereka akan senang hati meninggalkan lokasi ini, karena memang mereka sadar tanah tersebut milik pemerintah.

“Mereka mendukung pembangunan, hanya minta tolong, terkait uang kerohiman memang diperhatikan, karena selepas dari sini mereka yang mencari pekerjaan jangan sampai pemerintah menelantarakn masyarakat atau warga negaranya,” kata dia.

“Dengan adanya tanah garapan di sini bisa menampung ratusan keluarga untuk bekerja, ketika ini dibebaskan berarti akan ada penggangguran yang akan muncul, pemerintah harus menyikapi hal itu dengan serius,” sambungnya. (rul/*)

https://www.youtube.com/watch?v=BwZ4ZiWp5kM&feature=emb_title

Editor: Zahrul Darmawan - DepokToday.com

Tags

Terkini

Bang Yos Resmikan AMEC Sport Center Bojongsari Depok

Senin, 5 Desember 2022 | 08:05 WIB

Afifah Alia Turun Tangan Soal Polemik SDN Pondokcina 1

Selasa, 29 November 2022 | 08:35 WIB

KWT Anggrek di Duren Seribu Dilatih Membuat Dodol Terong

Selasa, 29 November 2022 | 07:55 WIB
X