DepokToday- Organisasi Kemasyrakatan (Ormas), Pemuda Pancasila (PP) menggelar demo di depan gedung DPRD Depok pada Senin, 6 Desember 2021. Aksi tersebut merupakan buntut dari kicauan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Gisang yang meminta Kemendagri untuk mencabut izin Ormas tersebut.
Ratusan massa berbaju loreng oranye itu tampak memadati depan area gedung DPRD Depok. Tak hanya berorasi, mereka juga membentangkan spanduk yang bertuliskan sikap protes terhadap pernyataan politikus PDIP tersebut.
“Ormas Pemuda Pancasila dibentuk bukan kepentingan, tapi kebutuhan," kata salah seorang anggota PP dari atas mobil.
Dalam orasinya, pria itu juga mengatakan, bahwa Ormas Pemuda Pancasila dibentuk untuk melawan kelompok yang bertentangan ideologi negara.
“Kita dibentuk dari rahim TNI, untuk menandingi pemuda rakyat yang akan mengobrak-abrik ideologi kita,” katanya.
“Copot Junimart Gisang dari DPR, copot Junimar Gisang dari DPR,” kata pria tersebut melalui pengeras suara dan disambut sejumlah massa lainnya.
Baca Juga: Bongkar Sosok Jenderal Dudung, Habib Asal Tuban: Dia Pejuang Islam Sejati
Tak lama setelah menyampaikan orasi, petugas akhirnya menzinkan perwakilan Ormas Pemuda Pancasila untuk masuk ke dalam gedung untuk berdialog dengan perwakilan dewan.
DPRD Depok Tampung Keluhan Ormas Pemuda Pancasila
Sementara itu, anggota DPRD Depok, Ikravani Hilman mengungkapkan, apa yang dilakukan Ormas Pemuda Pancasila telah diatur dalam undang-undang sehingga pihaknya pun tak mempersoalkan aksi mereka.
“Teman-teman PP telah menggunakan seluruh hak konstitusionalnya, baik itu menyuarakan pendapat sampai persoalan hukum, dan sebagainya,” kata dia.
Baca Juga: Ade Armando Serukan Islam Liberal, Ini Maksudnya
Mengenai tuntutan atau pun sikap protes yang disampaikan mereka, menurut Ikra itu bukan persoalan sulit. “Kami akan sampaikan pada Fraksi dan DPP PDIP, itu kan nanti tinggal bagaimana keputusannya,” ujar dia.
Lebih lanjut Sekjen DPC PDIP Depok itu menegaskan, pihaknya sangat menghargai aspirasi ataupun tuntutan PP.
“Yang disampaikan PP, saya menghargai bahwa harus memisahkan antara masalah personal dan organisasi. Memang tuntutannya lebih banyak ke personal, ketimbang ke partai. Saya kira itu sudah tepatlah,” katanya.
“Bahwa nanti ada mediasi dan sebagainya, bukan wilayah kami untuk bicara itu. Yang penting kami menerima dan akan kami sampaikan,” sambungnya. (rul/*)
