Akhirnya, Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Ditertibkan Petugas

- Selasa, 30 November 2021 | 10:38 WIB
Penertiban bangunan dan parkir liar di kolong flyover Arif Rahman Hakim, Beji, Selasa 30 November 2021. (Depoktoday.com)
Penertiban bangunan dan parkir liar di kolong flyover Arif Rahman Hakim, Beji, Selasa 30 November 2021. (Depoktoday.com)

DepokToday – Selama belasan tahun semerawut dan kumuh, kawasan kolong flyover Arif Rahman Hakim akhirnya ditata Pemerintah Kota Depok. Bangunan liar yang berasal dari pedagang-pedagang kaki lima diratakan petugas gabungan pada hari ini, Selasa 30 November 2021.

Bukan hanya bangunan liar pedagang, parkir liar juga menjadi sasaran petugas yang terdiri dari anggota Satpol PP, Polri, TNI, Dishub, PUPR, DLHK dibantu juga oleh PT. KAI, PT. Andika, UPT Pasar Kemiri Muka dan aparatur kecamatan dan kelurahan terkait.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengatakan, sedikitnya 205 personel gabungan yang diturunkan untuk penertiban itu.



"Ini adalah satu rangkaian dari penataan kolong jembatan Arif Rahman Hakim, karena seperti kita ketahui bahwa disini dipenuhi pedagang dan parkir liar yang membuat tidak tertib dan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," kata Lienda di lokasi.

Lienda mengatakan, selama ini keberadaan para pedagang dan parkir liar di kawasan flyover Arif Rahman Hakim telah mengganggu aktifitas kenyamanan masyarakat yang selalu menggunakan jalan umum itu.

-
Penertiban bangunan dan parkir liar di kolong flyover Arif Rahman Hakim, Beji, Selasa 30 November 2021. (Depoktoday.com)

“Ini kan jalan umum, seharusnya bisa dilalui secara lancar dan nyaman, namun akhir-akhir ini sepertinya terganggu kelancaran beraktivitas, oleh karena itu, kita berupaya mengembalikan fungsi jalan sesuai dengan peruntukkannya,” beber Lienda.



Lienda mengatakan, sebelum melakukan penertiban itu, pihaknya telah berulang kali melakukan peringatan dan himbauan kepada para pelanggar agar tidak berjualan dan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

"Tanggal 2 November sudah ada SP1, disusul 10 hari kemudian diberi SP2, selanjutnya SP3 sampai dengan penertiban paksa pada hari ini," kata Lienda.

Lienda menyebut penertiban ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Perda Kota Depok No. 16 tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum.

"Berjualan di sepanjang fasilitas pemerintah ini tidak dibenarkan dan ada ketentuan perundangannya, yaitu berdasarkan Perda 16 tahun 2012," kata Lienda. (ade/*)

Editor: Ade Ridwan - Depoktoday

Tags

Terkini

H. Munir Kembali Menjabat Ketua LPM Pondok Cina

Senin, 26 September 2022 | 21:30 WIB

Wawalkot Bantah Depok Dicap Kota Intoleran, Ini Buktinya

Senin, 26 September 2022 | 17:38 WIB
X