Kejari Depok Tunjuk 5 Jaksa Tangani Pelanggaran PPKM Lurah

- Rabu, 7 Juli 2021 | 07:10 WIB
Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto beberkan hasil pemeriksaan dugaan korupsi Damkar Depok (Foto: Depoktoday.com)
Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto beberkan hasil pemeriksaan dugaan korupsi Damkar Depok (Foto: Depoktoday.com)

DEPOK - Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP, Kejari Depok menunjuk 5 Jaksa untuk menangani kasus kerumunan yang dilakukan Lurah Pancoran Mas, Suganda.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto menyebutkan, 5 Jaksa Penuntut Umum yang ditunjukan Kajari Depok Sri Kuncoro ini, juga untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan penelitian dari tindak pidana yang disangkakan terhadap Suganda juga berprofesi selaku lurah di Kota Depok.

“Kami hari ini telah menerima SPDP dari Polres Metro Depok terkait kasus Lurah perlanggar prokes, berinisial (S) dan telah menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara ini, Kita akan segera pelajari terkait kelengkapan formil dan materiil,” jelas dia lewat keterangannya dilansir Rabu 7 Juli.

Sebagai keseriusan dalam penanganan perkara yang menarik perhatian publik tersebut Kejari Depok telah menunjuk 3 pejabat struktural eselon IV , satu pejabat struktural eselon 5 dan Jaksa senior.

Kejaksaan Negeri Depok telah menunjuk 5 Jaksa Penuntut Umum yaitu Arief Syafriyanto, Ivan Rinaldi, Ardhi Haryo Putranto, Athar Bungo Ramadan, dan Hengki Charles Pangaribuan.

Baca juga:Lurah Pelanggar PPKM Darurat Jadi Tersangka, Kejari Terima SPDP

Sebelumnya, Selasa 6 Juli 2021 Kejaksaan Negeri Depok telah menerima SPDP dari Polres Metro Depok terkait proses penyidikan Tindak pidana pasal 14 undang-undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah menular dan atau pasal 212 KUHP dan atau pasal 216 KUHP pidana atas nama tersangka Suganda (54) yang berprofesi sebagai pegawai Negeri sipil.

Dalam kesempatan ini, Kejari Depok menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menaati terkait dengan aturan yang diatur dalam PPKM sebagai upaya pencegahan penularan atau penyebaran COVID-19 yang mana saat ini penularan di Kota Depok sudah sangat mengkhawatirkan. (lala/*)

Editor: Nur Komalasari - Depoktoday

Tags

Terkini

X