DEPOK- Pemerintah Kota atau Pemkot, berencana melakukan revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Margonda, Depok. Nantinya, trotoar itu tak hanya dapat dinikmati oleh pejalan kaki, tapi juga pengendara sepeda.
“Progres kayanya lagi persiapan lelang, mudah-mudahan. Dari sisi perencanaan sudah selesai tinggal lelang. Mudah-mudahan dalam tiga bulan ke depan sudah dilaksanakan,” kata Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Jumat 4 Juni 2021.
Imam mengklaim, desain terkait rencana revitalisasi trotoar tersebut bakal lebih kekinian alias instagramable. “Desainnya pokoknya keren."
Ketika disinggung berapa total anggaran yang disiapkan untuk proyek itu, politikus PKS ini mengaku tidak tahu secara detail.
“Tanya ke dinas, saya nggak paham betul. Kayanya sekira Rp 3 miliar untuk seksi pertama. Titiknya dari apotik Siliwangi Margonda yang pertigaan tugu jam, sampai Ramanda, itu untuk seksi satu,” katanya.
Kemudian, seksi dua, trotoar yang direvitalisasi dari Ramanda sampai pertigaan Jalan Margonda-Juanda. “Kalau seksi tiga dari Juanda sampai UI,” jelasnya.
-
Imam menyebut, nantinya trotoar Margonda akan diperlebar sekira tiga meter.
“Nah selama ini jalur sepeda dipakai untuk parkir motor. Banyak motor parkir di jalur sepeda sehingga mereka mengeluh kepada kita, sehingga jalur sepeda nanti dinaikkan ke trotoar, ke atas.”
Imam yakin proyek itu tak akan menambah beban kemacetan di Jalan Margonda, justru sebaliknya.
“Nggak lah Insya Allah. Kan selama ini juga di situ (jalur sepeedas) dipakai pengguna motor. Dari pada di situ dipakai pengguna motor parkir, lebih baik kita naikin ke atas, supaya yang ingin naik sepeda lebih aman jalurnya,” kata dia.
Kritik DPRD Soal Proyek Trotoar Margonda Depok
Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Ikravani Hilman menyebut ada yang lebih prioritas, yakni soal minimnya upaya pemerintah daerah untuk membuka akses jalan baru di kota ini. Menurutnya, itu sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan.
“Depok ini penambahan ruas jalannya minim. Yang dilaporkan hanya alih jalan milik perumahan menjadi aset Depok, tapi jalan yang baru nyaris tidak ada.”
Pria yang akrab disapa Ikra itu menilai, kondisi tersebut harus menjadi catatan penting karena pertumbuhan penduduk Depok sekira 4 persen per tahun.
“Ini harus dilihat pertambahan jumlah kendaraan dengan ruas jalan walaupun itu bukan satu-satunya solusi kemacetan,” katanya.
Baca Juga: Trotoar Margonda Tak Ramah untuk Pejalan Kaki
Kemudian, Ikra mendesak agar pemerintah kota bisa menginsentifkan komunikasi dengan pemerintah provinsi.
“Karena banyak jalan di Depok statusnya adalah jalan provinisi, sementara banyak pembangunan akses yang dilakukan pemerintah pusat.”
Sepengetahuan Ikra, jalan baru yang dibangun oleh Pemerintah Depok hanya Jalan Juanda.
“Selebihnya pelebaran, perbaikan, jalan tanah jadi jalan beton. Tapi jalan yang betul-betul dibangun itu cuma satu. Intinya penambahan jalan tidak bisa menjadi solusi, kita harus ubah kesadaran berkendara. Pola pikirnya harus diubah.”
Baca Juga: Wali Kota Idris Minta Bantuan Pusat Atasi Macet di Depok
Terkait hal itu, pihaknya akan terus mendorong ketersediaan transportasi massal dengan konsep terintegrasi.
“Soal dibangun 10 tahun lagi nggak masalah yang penting dibahas. Karena ini salah satu yang ada di RPJMD dan masih jauh,” ujarnya.
-
Menurut politikus PDIP ini, dengan sistem tranportasi massal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka pelayanan pun lebih maksimal
“Kendaraannya bagus, nyaman dan aman. Ini kita dorong seperti Transjakarta agar terintegrasi. Bos-bos angkot harus dikasih peran sebagai pemilik modal jadi mereka punya saham.” (rul/*)
