KEMIRIMUKA— Pemerintah Kota (Pemkot) Depok harus membayar denda Rp5 juta perhari dikarenakan tidak mematuhi putusan lembaga negara atas putusan Pengadilan hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Pasar Kemirimuka.
Pedagang senior di Pasar Kemirimuka, Efendi Gani, mengatakan, belum dilaksanakannya pembacaan deklarasi eksekusi terhadap Pasar Kemirimuka hingga waktu yang tidak ditentukan oleh Pengadilan Negeri Kota Depok, malah bisa merugikan Pemkot Depok.
Dikatakannya, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 2012 dimana amar putusan tersebut menyatakan apabila Pemkot Depok lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut, berkewajiban untuk membayar uang denda kepada PT Petamburan Jaya Raya (PJR).
Setelah delapan hari tidak menyerahkannya maka Pemkot Depok dikenakan denda sekitar Rp5 juta perhari kepada PT Petamburan Jaya Raya.
Pemkot Depok belum membayar denda tersebut dengan otomatis denda tersebut semakin hari semakin bertambah.
“Ini harus mereka (pemkot) bayar karena pengelolaan pasar ini berada di PT Petamburan Jaya Raya (PJR) dan bukan di Pemkot Depok lagi,” terangnya kepada wartawan.
DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/sah-pasar-kemirimuka-milik-pt-petamburan-jaya-raya/
Hal ini, kata dia, terjadi karena Pemkot Depok tidak patuh terhadap putusan MA, sekaligus Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr jo Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg jo Nomor: 695/Pdt/2011 jo Nomor: 476PK/Pdt/2013 yang belum mendapatkan tanggapan.
“Pemkot sengaja mengulur waktu untuk menjalankan putusan. Mungkin kalau dipatuhi, mustahil muncul utang mereka ke pihak swasta,” paparnya.
Putusan MA dalam Pokok Perkara angka 6 sudah disebutkan menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III atau siapa saja penerima hak untuk segera menyerahkan secara fisik serta mengosongkan bangunan.
Selain itu, lanjutnya, melakukan eksekusi pasar tradisional ini untuk dikelola oleh PT PJR. Kata dia, PT PJR juga tidak berniat mengusir para pedagang yang ada di pasar itu namun malah mempercantik kondisi Pasar Kemirimuka.
Mahkamah Agung (MA) menyebut lahan Pasar Kemirimuka milik PT Petamburan Jaya Raya (PJR) yang sah dan kuat sehinhga PT PJR berhak mengelola pasar tersebut.
Dia mengatakan Pemerintah Kota Depok harus kembali menelan pil pahit karena banding dengan nomor perkara 272/pdt.G/2018/PN Depok ditolak oleh Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Yang Tertinggi Negara.
Atas ditolaknya nomor pekara 272/pdt.G/2018 oleh Mahkamah Agung maka Pemkot Depok kembali kalah dengan skor 11-0, dan 5 kali Inkrach melawan PT Petamburan Jaya atas kasus lahan Pasar Kemirimuka.
Pemkot Depok juga telah mengajukan tuntutan kepada PT Petamburan Jaya namun tetap kalah dengan skor 11-0, dan 5 Kali Inkcrah.
Semestinya Pemkot Depok jadi contoh yang baik kepada rakyatnya dengan mematuhi putusan Lembaga Negara.
Akibat Pemkot Depok tidak membayar utangnya kepada PT Petamburan Jaya Raya maka akan menjadi beban bagi rakyat Depok.
(Laporan Wartawan: Hendro)
