Kadishub Luruskan Wacana Jalan Berbayar Margonda  

- Rabu, 27 November 2019 | 18:33 WIB
WhatsApp Image 2019-11-27 at 17.18.20
WhatsApp Image 2019-11-27 at 17.18.20

DEPOK- Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Depok, Dadang Wihana menegaskan, wacana pemberlakuan Electronic Road Pricing (ERP), atau jalan berbayar di kawasan Margonda pada tahun 2020 bukanlah gagasan Pemerintah Kota Depok, melainkan usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ.


“Wacana ERP dilontarkan oleh BPTJ, bukan oleh Pemkot Depok, ini agar diluruskan ya biar enggak salah paham,” katanya pada wartawan, Rabu 27 November 2019


          Terkait hal itu, Dadang pun menilai, rencana tersebut belum tepat jika diberlakukan dalam waktu dekat.


“Untuk tahun 2020 Depok ini belum siap terutama terkait dengan transportasi publik kita yang masih belum nyaman,” ujarnya


Namun demikian, Dadang mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPTJ. Dan wacana itu pun, kata Dadang, masih dalam tahap kajian.


“Untuk roadmapnya belum dibicarakan, karena ketika membicarakan kebijakan ERP harus ada sistem, atau alat yang digunakan. Di Jalan Margonda sudah pernah dikaji oleh Dishub Provinsi Jabar namun tidak berlanjut.”


Dadang menilai, tujuan ERP mengarahkan agar masyarakat menggunakan transportasi umum. Dan terkait hal itu, sejumlah hal harus dipersiapkan terutama penataan kembali transportasi umum agar lebih memadai.


“Dalam jangka pendek ini kami akan membenahi angkutan umum seperti angkot ber-AC, kemudian kami ingin mengaktifkan kembali trayek bis yang sudah mati, kemudian kami buat juga trayek yang baru seperti dari Terminal Jatijajar ke Terminal Terpadu Depok,” tuturnya


Lebih lanjut Dadang juga mengklarifikasi sindiran yang seolah menyudutkannya saat melakukan kunjungan ke Jepang. “Saya ke Jepang yang pertama pelatihan tentang TOD (Transit Oriented Development). Kemudian di Jepang ketika Diklatpim dan semua dibiayai pusat, jadi jelas ya,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Depok Today

Tags

Terkini

X