Banyak Warga Depok Terancam Tak Nyoblos di Pemilu 2024, Jumlahnya Tidak Main-main

Depoktoday.com - Banyak warga Depok yang tidak bisa menyalurkan hak suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Jumlahnya pun tak main-main, sebanyak belasan ribu orang.

Banyaknya warga Depok yang terancam tidak nyoblos di Pemilu 2024 setelah dilakukannya pencocokan dan penelitian (coklit), yang diungkap oleh Komisioner Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana.

Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing, Kemenperin Siapkan SDM Inovatif di Sektor Industri Otomotif 

“Masih banyak masalah, contohnya gini orang pemilih yang tidak ditemukan karena beda tempat. Contoh, Si A KTP-nya Depok, tapi tinggalnya sehari-hari di Jakarta, kan nggak ada ketika mau di coklit (pencocokan dan penelitian),” kata Dede Selamet Permana kepada wartawan, belum lama ini.

“Jadi tanda terimanya nggak bisa dikasihin, stiker nggak bisa ditempel kan. Nah itu ribuan bang. KPU-nya bingung ini mau diapain,” tambahnya.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024, Inggris Teratas

Menurut dia, KPU saat ini menggunakan metode de jure melalui berkas atau dokumen dan fisik. Hal ini, menurut Dede Selamet Permana, kurang efektif jika tidak memperhatikan de facto atau kenyataan.

“Ya makanya kan kebijakan ini adanya di KPU. Sama juga kasusnya kayak yang 18 TPS di Limo dan Krukut Depok yang kena tol. Rumahnya udah nggak ada, RT-nya udah nggak ada, tapi TPS nya ada. Terus dia mau nyoblos di mana? Di jalan tol? itu kan jadi masalah,” bebernya.

Baca Juga: 13 Titik Banjir dan Longsor di Kota Depok Imbas Hujan Deras Minggu

Dede menilai, hal ini terjadi karena KPU basisnya sekarang de jure bukan de facto. Dengan demikian, kata dia, KPU Depok harus segera merekap data itu secara terpisah, kemudian melempar ke pusat.

“Yang punya kebijakan kan KPU pusat, serahkan data itu ke pusat, naikin aja biar mereka yang ngambil kebijakan,” ujarnya.