Perhakhi Bidik Dugaan Pelanggaran Oknum Penyidik Polda Sultra

Ilustrasi penipuan investasi bodong (Foto: Istimewa)
Ilustrasi penipuan investasi bodong (Foto: Istimewa)

DepokToday- Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia (Perhakhi) menyebut tim Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri telah mendatangi Polda Sulawesei Tenggara. Hal ini dikaitkan dengan adanya dugaan kejanggalan pada kasus penipuan di wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhakhi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam keterangan resminya yang diterima DepokToday.com pada Rabu, 17 November 2021.

Baca Juga: Terungkap! Ini Fakta Mengejutkan Dibalik “Surat Wasiat” Akseyna

Ketua DPD Perhakhi Sultra, Jaswanto, menuturkan bahwa berdasarkan informasi yang ia peroleh, kehadiran Irwasum Mabes Polri ke Polda Sultra berkaitan dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap salah seorang terlapor dalam dugaan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

“Jadi begini, ada kasus menarik dan unik yang ditangani oknum penyidik Ditreskrimum Polda Sultra. Dan kasus itu berada dalam pantauan dan pengawalan kami, hingga kami harus mengadukan masalah itu ke Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) demi mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum,” katanya.

“Alhamdulillah, aduan kami mendapat respons dari DPD RI,” sambung Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari periode 2013-2014 ini.

Perhakhi Klaim Didukung Ketua DPD

Ia juga menyebut, Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti telah melayangkan surat perihal permohonan advokasi dan perlindungan hukum masyarakat kepada Irwasum Polri Komjen Pol. Agung Budi Maryoto dan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomor surat: AM.02/2967/DPDRI/X/2021.

Baca Juga: Sejumlah Pedagang Depok Kena Tipu Modus Jual Minyak Murah

Jaswanto menjelaskan, kasus ini terkait dengan laporan Mr. Wang De Zhou pada 09 September 2020 dengan Nomor: LP/405/IX/2020/SPKT/Polda Sultra, atas dugaan penipuan dan penggelapan (Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP) sebesar Rp 5 milliar dengan terlapor Vebrianty Andi Tajudin.

Padahal menurutnya, Vebrianty Andi Tajudin lah yang meminjamkan uang sebesar Rp 5 miliar tersebut kepada Mr. Wang De Zhou melalui transfer antar rekening bank yang dibuktikan dengan adanya bukti transfer.

Baca Juga: Bantu Teman Tagih Hutang, FAS Dikeroyok Hingga Koma

Namun sayangnya, kata Jaswanto, penyidik Ditreskrimum Polda Sultra malah menetapkan Vebrianty Andi Tajudin sebagai tersangka dalam perkara itu. Hal ini dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku secara sah dalam KUHP.

Dalam perkara ini, Jaswanto menilai penyidik terlalu prematur dan terburu-buru dalam menetapkan tersangka yang mengganggu harkat dan martabat terlapor.

Terlebih berkas perkara tersebut sudah dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Sultra. Namun jaksa memberikan surat balasan sebanyak empat kali dengan nomor: B- /P.3.4/Eoh.1/ 04/2021 dan disebutkan bahwa berkas perkara dikembalikan ke penyidik dikarenakan belum lengkap.

Kejanggalan Kasus

Ia mengungkapkan, hadirnya Perma Nomor 1/1956 ini, penyidik Polda Sultra seharusnya tidak boleh melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan dan atau penetapan tersangka sebab objek sengketa identik dengan objek laporan terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Sebab, lanjut dia, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berjalan, terlapor melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor gugatan 110/Pdt.G/2020/PN KDI dan  dimenangkan oleh penggugat, dalam hal ini Vebrianty Andi Tajudin dengan putusan tergugat (Mr. Wang De Zhou) mempunyai utang sebesar Rp 6 miliar.

Baca Juga: Kasus Hoax Babi Ngepet, Kuasa Hukum: Sebar Berita Bohong Demi Redam Keresahan Warga

Namun atas putusan itu, Mr. Wang De Zhou melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 46/PDT/2021/PT KDI, dan dinyatakan kalah atau pihak Pengadilan Tinggi Sultra menguatkan putusan PN  Kendari.

Ketua DPD Perhakhi Sultra, Jaswanto. (Foto: Istimewa)
Ketua DPD Perhakhi Sultra, Jaswanto. (Foto: Istimewa)

Dari kronologi tersebut, lanjut Jaswanto, penyidik sangat prematur dan terkesan terburu-buru dalam menetapkan tersangka.

“Oleh karena itu kami mendukung penuh kepada Irwasum Polri dalam menangani masalah ini,” kata Wakil Ketua Umum DPP Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) periode 2016-2018, Jumadil.

Tentunya, lanjut Jumadil, pihaknya berharap ini menjadi salah satu upaya dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai profesionalisme di tubuh Polri. (rul/*)