Perda KTR Kota Bogor Disebut Cacat Hukum

Dialog Publik di Kesan Siloka Cafe, Jalan Pakuan Indah, Bogor Timur, Kota Bogor (Istimewa)

BOGOR – Beberapa tahun terakhir ini Kota Bogor terus menyempurnakan peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok  atau KTR dengan sejumlah revisi. Kebijakan itu bertujuan mewujudkan pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan di Kota Bogor.

Bahkan pada 25 dan 26  September 2019 lalu, Kota Bogor menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Pacific CitiesAliance for Tobaco Control and Prevention on Noncommunicable Diseases Summit (AP-CAT Summit), yang digelar di Hotel Savero, Kota Bogor.

Kegiatan itu merupakan pertemuan antara pemerintah kota-kota dan lembaga pemerintah di wilayah Asia Pasifik yang mendukung gerakan kontrol dan pembatasan terhadap konsumsi rokok. Namun belakangan, hal itu justru menuai polemik dari sejumlah lembaga hingga komunitas tembakau.

Sebabnya, pasca ditetapkan Perda tersebut hingga kini tidak disediakannya ruang khusus bagi perokok. Para pelanggar Perda KTR pun dihadapkan dengan sanksi berupa hukuman kurungan selama dua hari atau denda yang besarannya diputuskan hakim.

Terkait hal itu, Jaringan Wartawan Bogor (Jawab) menggelar Dialog Publik di Kesan Siloka Cafe, Jalan Pakuan Indah, Bogor Timur, Kota Bogor dengan tema ‘Ada Apa Dibalik AP-CAT, Perda Bukan Alat Menggalang Donasi Asing’ dengan menghadirkan beberapa narasumber, yakni Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H.,M.H, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri dan Dosen IPB, Prima Gandhi, SP, MSi, pada Kamis 10 Oktober 2019.

Dalam paparannya, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido menegaskan, bahwa secara teoritis sebuah konvensi internasional dapat kemudian diberlakukan ataupun diadopsi ke dalam regulasi di dalam peraturan perundang-undangan, itu setelah negara melakukan ratifikasi.

“Ratifikasi FCTC harus dengan undang-undang karena substansinya berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan dapat menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat,” katanya

Hal itu, jelas Ali, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. “Kemudian jika sudah diratififikasi, maka konsekuensinya negara terikat dengan isi ratifikasi. Akan tetapi, sepanjang belum meratifikasi, maka negara tidak ada kewajiban hukum untuk tunduk pada FCTC.”

Ali menilai, Pemerintah Kota Bogor seperti telah kehabisan teori untuk menyelesaikan problem ini.

“Konteks FCTP (Framework Convention on Tobacco Control) belum sampai pada ranah undang – undang tapi sudah di dropping ke dalamnya, bahkan sudah ada di peraturan daerah. Titik kesalahannya disitu,” katanya.

“Nah kenapa di undang-undang nomor 36 tahun 2009 tidak begitu jelas mengatur persoalan kawasan KTR, tidak seperti peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 dan perda di daerah lainnya, karena negara sudah sadar posisi ini. Mereka belum meratifikasi,” timpalnya lagi.

Lebih lanjut dirinya pun menilai Perda KTR Kota Bogor cacat hukum karena bermasalah secara materil dan secara formil jika merunut pada payung hukum di atasnya.

“Yang menjadi persoalandiranah eksekutif yang membentuk sebuah peraturan pemerintah itu, eksekutif tidak sadar tentang konteks ratifikasi itu harus dengan undang-undang dulu, tidak boleh langsung dropping kedalam PP (Peraturan Pemerintah).”

Ali mengungkapkan, Perda pada prinsipnya harus mencirikan satu hal, yaitu aspek sosiologis yang itu erat kaitannya dengan kearifan lokal kalau kemudian isinya materi muatannya itu kok nafasnya adalah nafas internasional.

“Jadi sejatinya, sebuah daerah yang hidup itu di ranah internasional atau dalam lokal, karenanya isi dari sebuah perda harus cerminan dari kearifan lokal yang ada di suatu daerah,” tuturnya

Kontribusi Tembakau

Sementara, Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), Muhammad Nur Azami menilai, Perda KTR yang tertuang dalam Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang KTR bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

“Kalau yang saya lihat dan saya dengar, Wali Kota Bogor Bima Arya ini kadang naif, selalu berbicara bahwa Kota Bogor bebas dari pendapatan yang sumbernya itu dari industri hasil tembakau,” katanya

Padahal, menurut Azami, jika mengacu pada peraturan menteri keuangan dalam hal pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT), Kota Bogor mendapatkan dana sampai dengan Rp 4 miliar untuk 2019.

Ia pun menjelaskan bahwa pendapatan itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 3 miliar. Padahal sumber dari industri hasil tembakau lainnya sebenarnya didapat dari komponen sebatang rokok itu sendiri yang di dalamnya itu ada cukai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan pajak pendapatan negara (PPN).

“Dari cukai dan PDRD ini di transfer dari pusat,  nanti akan dialokasikan ke daerah termasuk juga Kota Bogor. Karena Kota Bogor kan masih boleh menjual rokok masih ada produk hasil tembakaunya.”

Dilokasi yang sama, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri mengatakan, bahwa sebagai masyarakat tradisi ketika mendengar bako (tembakau) dilarang meski dikemas dengan kawasan tanpa rokok pihaknya menolak keras perda tersebut. Menurut dia rokok itu barang legal bukan kriminal sehingga tidak perlu disudutkan.

“Soal penyakit dan mati itu urusan Yang Maha Kuasa. Sekarang dibanding dengan knalpot kendaraan, artinya asapnya itu lebih berbahaya kenapa harus disalahkan tembakau. Tembakau itu warisan budaya, dan nilainilai dari leluhur kami,” ujarnya (red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here