Penundaan Eksekusi Pasar Kemirimuka Rugikan Pemkot Depok

Hasil persidangan kasus lahan Pasar Kemirimuka yang sudah berlangsung sampai delapan kali.(Foto: Istimewa)

KEMIRIMUKA-Penudaan pembacaan deklarasi eksekusi terhadap Pasar Kemirimuka hingga waktu yang tidak ditentukan oleh Pengadilan Negeri Kota Depok, malah bisa merugikan Pemkot Depok.

Hal tersebut diutarakan oleh pedagang senior di Pasar Kemirimuka, Efendi Gani, kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).

“Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 2012 atau berdasarkan Putusan Kasasi tanggal 4 April 2014, dimana amar putusan tersebut menyatakan apabila pemkot lalai mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut, berkewajiban untuk membayar uang denda,” katanya.

Dia merincikan, uang paksa itu senilai Rp5juta/hari sejak tanggal Putusan Kasasi tanggal 9 Februari 2012 sampai tanggal surat 14 November 2018 dengan rincian 2.450 hari X Rp5.000.000.

“Sudah tertuang amar putusan pokok perkara angka 8. Jadi totalnya sampai 14 November sekitar Rp12 miliar lebih,” ungkap Gani.

“Ini harus mereka (pemkot) bayar karena pengelolaan pasar ini berada di PT Petamburan Jaya Raya (PJR) dan bukan di Pemkot Depok lagi,” tambahnya.

Hal ini, kata dia, terjadi karena Pemkot Depok tidak patuh terhadap putusan MA, sekaligus Putusan Nomor: 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr jo Nomor: 256/Pdt/2010/PT.Bdg jo Nomor: 695/Pdt/2011 jo Nomor: 476PK/Pdt/2013 yang belum mendapatkan tanggapan.

“Pemkot sengaja mengulur waktu untuk menjalankan putusan. Mungkin kalau dipatuhi, mustahil muncul utang mereka ke pihak swasta,” paparnya.

Putusan MA dalam Pokok Perkara angka 6 sudah disebutkan menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III atau siapa saja penerima hak untuk segera menyerahkan secara fisik serta mengosongkan bangunan.

Selain itu, lanjutnya, melakukan eksekusi pasar tradisional ini untuk dikelola oleh PT PJR.

Kata dia, PT PJR juga tidak berniat mengusir para pedagang yang ada di pasar itu namun malah mempercantik kondisi Pasar Kemirimuka.

Mahkamah Agung (MA) menyebut lahan Pasar Kemirimuka milik PT Petamburan Jaya Raya (PJR) menjadi aset daerah, lantaran pemerintah daerah ini tidak menjalankan putusan inkrah dari MA atas perebutan tanah dan bangunan pasar di wilayah Kecamatan Beji tersebut.(aji)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here