Penilaian Aset Lahan Proyek UIII Jilid II Sudah Rampung, Ini Catatannya

Konsep bangunan museum di UIII Depok. (DepokToday.com)
Konsep bangunan museum di UIII Depok. (DepokToday.com)

DepokToday- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menyebut, proses penilaian aset di lahan proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Cisalak, Depok, telah melampaui target pada Kamis, 26 Agustus 2021.

Itu lantaran dari target 141 bidang tanah selama 10 hari kerja, sebanyak 110 bidang telah rampung dinilai KJPP. Dengan begitu tersisa 31 bidang tanah belum dinilai.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Fisik UIII, Syafrizal menyebut, 31 bidang tanah yang belum dinilai tersebut dikarenakan terdapat tiga catatan, di antaranya ada beberapa orang yang menolak dinilai, kepemilikan ganda, dan sudah dibebaskan pada penertiban tahap I tahun 2019, silam.

“Ini cukup luar biasa, sangat bagus progresnya, sangat kondusif, tentu dengan koridor warga ini sukarela mendaftarkan tanahnya untuk dihitung,” kata Syafrizal.

Tim penilai aset di lahan proyek UIII Depok (DepokToday.com)
Tim penilai aset di lahan proyek UIII Depok (DepokToday.com)

Kemudian, jelas dia, secara administratif yang didaftarkan ini sudah di SK-kan oleh gubernur.

“Saya lihat kondisi di lapangan itu masyarakat yang sudah open itu merka menerima dan menjamu kita-kita ini (tim penilai),” katanya.

Baca Juga: Pemkot Depok Persiapkan Mekanisme Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Bakal Lakukan Sejumlah Simulasi

Mantan Biro Umum Kemenag RI ini menjelaskan, selain target 141 sesuai SK, pihaknya juga mendorong penilaian pada aera-area yang bersinggungan langsung dengan progres pembangunan UIII.

Proses Proyek UIII Cisalak

Di antara lokasi vital untuk segera dilakukan pembebasan yakni, lokasi tiga pilar yang merupakan area pendidikan, namun penilaian masih terkedala data warga yang belum masuk.

“Kita sedang berusaha tiga hari kedepan untuk menghitung atau menilainya, karena itu dibutuhkan segera untuk proyek, walaupun ketika sosialisasi warga yang menggarap lahan terebut belum memasukkan datanya. Tentu, kalau ada pintu adendum akan kita lakukan, kalau ada pintu akselerasi ke pemprov selaku tim terpadu, tentu akan kita coba lakukan.”

Baca Juga: Kejaksaan Depok Terima Berkas Perkara Tahap II Kasus Babi Ngepet, Kapan Sidang?

Tim KJPP (DepokToday.com)
Tim KJPP (DepokToday.com)

Sementara itu, Kuasa Hukum Kementerian Agama RI, Misrad mengatakan, 31 bidang yang belum dinilai secara administratif tidak dapat dilakukan penilaian lagi. Dengan demikian, maka hanya ada 110 bidang yang nantinya dijadikan dasar penerima santunan.

Sebagai informasi, penilaian 141 bidang tanah yang digarap warga tersebut ditargetkan rampung dalam 10 hari sesuai SK Gubernur Jawa Barat. Kebijakan ini terkait dengan upaya penertiban lahan UIII tahap II. (rul/*)