Pengurus FPK Beji Timur 2020-2025 Dikukuhkan

Forum Pembaruan Kebangsaan
Pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan Beji Timur foto bersama usai pengukuhan. (Foto: Istimewa)

BEJI—Pengurus Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) periode 2020-2025 Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, dikukuhkan.

Turut hadir Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Depok, M. Hakim Siregar, Lurah setempat, Sobarudin, Ketua FPK Kota Depok, E. Manisah Boy, Ketua FPK Kecamatan Beji, Icang Irawan.

Ketua FPK Beji Timur, Yacub, mengatakan, keberadaan FPK tertuang dalam Tap MPR/No.V/tahun2000 Permendagri Surat Keputusan/SK No. 34 Tahun 2006 dan SK Gubernur Jawa Barat No. 90 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembauran Kebangsaan dan Perwal No 62 Tahun 2019 “Tentang Penyelenggaraan Forum Pembaruan Kebangsaan.”

“Dimana tugas dan tupoksi yang diberikan oleh negara kepada FPK adalah menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan,” kata Yacub didampingi Sekretaris FPK Beji Timur, Bikman Afkan, belum lama ini.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/keren-warga-betim-patungan-untuk-saling-bantu/

Selain itu, FPK juga menyelengarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan tokoh masyarakat.

“FPK juga diberikan kesempatan
menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan,” katanya.

“FPK juga merumuskan, merekomendasikan aspirasi dari masyarakat kepada kepala lurah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan,” sambungnya.

Dia mengatakan, di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah mengamanatkan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

“Pembentukan FPK dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemda, serta memiliki hubungan yang bersifat konsultatif,” tegasnya.

Pemerintah menyadari, bangsa Indonesia yang multikultural dan terdiri atas berbagai suku, ras, dan etnis, dengan berbagai latar belakang budaya, adat istiadat dan agama sangat berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan, serta keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pembauran Kebangsaan merupakan proses penting yang dapat meningkatkan kesadaran dan perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pemantapan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Keberadaan FPK juga ditetapkan di Ketetapan MPR Indonesia
Nomor V/MPR/2020 Tahun 2000
Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Ketua FPK Tingkat Kota Depok, E.Manisah Boy yang akrab di sapa Baba Entong, menegaskan, FPK adalah Organisasi Mandatori yang lahir dari Permen No 34 Tahun 2006 yang isinya tentang pedoman penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan perlu didukung oleh Masyarakat dan Pemerintah. Apalagi sekarang Sudah turun Perwa (Peraturan Walikota) Depok No 62 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok, M. Hakim Siregar, berharap, keberadaan FPK Depok ini kiranya dapat mendukung program-program kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

Tentu, kata dia, berdasarkan arahan dari Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), satu atau dua tahun ke depan, Kesbangpol akan menjadi Badan.

“Di sinilah peranan FPK Depok, turut menyokong program dan menjalin sinergitas dengan Kesbangpol demi terwujudnya kerukunan dan kedamaian di wilayahnya,”katanya.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here