Pengacara Kemenag Ungkap Biang Kerok Alotnya Proyek UIII Depok

Tim pengacara Kemenag RI tinjau lahan proyek UIII Depok (DepokToday.com)
Tim pengacara Kemenag RI tinjau lahan proyek UIII Depok (DepokToday.com)

DepokToday- Pengacara Kementerian Agama atau Kemenag RI, Misrad, mengklaim pihaknya telah berhasil merampungkan penilaian aset sejumlah warga penggarap lahan di area proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cisalak, Depok.

“10 hari kerja ini berjalan lancar dan sesuai target. Ini berkat dukungan para pihak terkait, terutama Kementerian Agama RI atas keseriusannya yang luar biasa, dari segi administratif dan logistik,” katanya dikutip pada Rabu 1 September 2021.

Namun demikian, Misrad tak menampik, suksesnya penilaian aset warga pada penertiban tahap II ini bukan tanpa kendala, seperti terdapat bidang garapan warga dalam list penilaian yang berstatus kepemilikan ganda.

Kemudian penolakan untuk dinilai, hingga bidang tanah yang sudah masuk pada penertiban tahap I.

Biang Kerok Proyek UIII

Menurut Misrad, warga yang menolak sebagian besar terpengaruh organisasi-organisasi tertentu. Adapun isu yang dihembuskan berupa iming-iming pembayaran bidang tanah yang dihitung per meter.

Hambatan lain yakni penilaian tidak dapat dilakukan berurutan lantaran pada hari penilaian ada warga yang menolak, sehingga harus dilewati meski pada hari berikutnya bersedia untuk dinilai KJPP.

“Hambatan paling besar adalah ada warga yang menolak, mereka itu tergabung dalam organisasi, organisasi kedaerahan yang sengaja tidak mau dilakukan penilaian,” beber pengacara Kemenag RI tersebut.

“Kemudian mereka juga bukan hanya menolak, tetapi mempengaruhi orang-orang yang tadinya mau ikut, yang tidak berpihak kemana-mana dipengaruhi supaya tidak ikut dinilai bahkan ada lagi kelompok yang selalu mengiming-imingi bahwa ini akan dibayar dalam hitungan per-meter harga tanah,” timpalnya lagi.

Baca Juga: Pemkot Bagikan Kabar Vaksinasi, Warganet: Sumpah Ribet

Misrad menegaskan, dalam penertiban lahan UIII, Kementerian Agama tidak membayar lahan permeter, melainkan berdasarkan aset yang ada di atas bidang tanah yang sebelumnya digarap warga.

“Baik dari sisi usaha, bangunan hingga tanaman yang ada di atasnya. Hambatan di lapangan sebetulnya cukup lumayan, tetapi karena kekompakan seluruh tim yang turun Alhamdulillah kendala itu bisa teratasi.”

Konsep bangunan museum di UIII Depok. (DepokToday.com)
Konsep bangunan museum di UIII Depok. (DepokToday.com)

Persoalan lainnya lagi yang sempat muncul adalah kepemilikan ganda.  “Ada satu bidang diklaim dua sampai tiga orang, sehingga di antara warga sendiri bersitegang hingga nyaris bentrok, karena masing-masing bertahan mengatakan dia yang memiliki lahan tersebut,” katanya.

Baca Juga: Gedung DPRD Depok Banjir, Warganet Auto Tanya Kerja Anggota Dewan

Terkait hal itu, Kemenag dan KJPP bertindak tegas dan tidak akan menilai lahan yang masih dalam konflik saling klaim.

“Kalau tidak clear ya kita tinggalkan saja, kita akan menilai sepanjang masyarakatnya kooperatif dan memenuhi persyaratan, kalau tidak dinilai mereka akan rugi sendiri.”

Pengacara Kemenag Soal Uang Santunan

Setelah dilakukan penilaian oleh KJPP, kata Misrad, selanjutnya masyarakat tinggal menunggu hasilnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat.

“Gubernur nantinya akan menerbitkan Surat Keputusan terkait nama-nama yang berhak mendapatkan dana kerahiman termasuk besaran dananya sesuai nominasi dari KJPP,” kata pengacara Kemenag RI itu.

Kemudian, setelah mendapatkan dana kerahiman, warga diberi waktu tujuh hari untuk mengosongkan lahannya, baik meninggalkannya begitu saja, maupun membongkar sendiri bangunannya.

Sebagai informasi, penilaian aset warga pada penertiban lahan UIII tahap II ini telah berlangsung sejak 20 Agustus 2021. Sebagian besar warga mempersilahkan KJPP untuk menilai asetnya, bahkan di antara warga sempat menjamu kedatangan rombongan tim di lapangan. (rul/*)