Pengacara Bos First Travel Sebut Hakim Keliru Soal Putusan Aset  

Pengacara First Travel (istimewa)

SUKMAJAYA– Tim kuasa hukum terpidana kasus penipuan biro perjalanan umroh dan haji, First Travel resmi melayangkan berkas Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat pada Selasa 11 Agustus 2020.

          Kuasa hukum bos First Travel, Boris Tampubolon mengungkapkan, selain telah mengajukan PK atas kasus tersebut, pihaknya juga melengkapi dengan sejumlah bukti yang ada terkait putusan perdata dan perjanjian antara terpidana dan para korban.

“Ini arahnya masalah perdata antara jemaah dengan First Travel. Yang kita sayangkan masalah ini kan dibawa ke jalur pidana,” katanya saat ditemui di Pengadilan Negeri Depok.

Boris mengklaim, sudah ada kesepakatan perdamaian dalam putusan. Dan menurutnya hal itulah yang memenuhi rasa keadilan.

“Para korban ini kan mereka ingin uang dikembalikan dan ingin berangkat. Itu sudah disetujui oleh klien kami (Andika Surachman) dan diputus pengadilan perdata waktu itu, oke sepakat.”

Namun nyatanya, dalam proses berjalannya kasus, negara melalui sejumlah perangkat hukum hadir dan melakukan penyitaan.

“Negara masuk dalam hal ini kepolisian melakukam penyitaan, Kemenag juga ikut mencabut izinya, sehingga tidak bisa terlaksana hasil perdamaiannya. Itu bukan maunya Andika (terpidana),” kata dia

          Padahal, lanjut Boris, maunya jemaah (korban) simpel, yakni menuntut untuk diberangkatkan ke tanah suci, atau dikembalikan uangnya.

“Saat itu asetnya masih dia (Andika) kuasai, klien kami masih bisa cari pinjaman investor. Tapi setelah dirampas ya sudah, izinnya dicabut enggak bisa juga dia (para korban) berangkat,” jelasnya

          Hal yang kemudian jadi pertimbangan PK, menurut Boris adalah kekeliruan hakim kasasi soal aset-aset yang dirampas untuk negara.

“Menurut kita itu harusnya dikembalikan ke yang berhak, yaitu jemaah terutama dan Andika. Karena aset-aset itu enggak ada urusannya sama negara, murni uang Andika dan jemaah.”

Dirinya menegaskan, melalui putusan perdata, kala itu Andika sudah setuju berdamai dan bersedia mengembalikan uang para jemaah. Ketika disinggung apakah aset yang miliki ketiga bos First Travel itu cukup untuk untuk mengganti kerugian para korban, Boris mengaku dirinya tidak tahu pasti.

“Hitungan kami tidak bisa tahu pasti. Tapi ya dibagikan proporsional saja. Kalau mau ditarik yang dulu-dulu banyak masalah. Penyitaan ini kita banyak aset yang gatau keberadaannya dimana sekarang, tapi kita berpatokan pada keputusan aja.”

          Ia menambahkan, pihaknya melakukan PK untuk memenuhi rasa keadilan bagi para terpidana maupun para korban. “Intinya untuk keadilan jemaah dan Andika, terutama jemaah.”

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Depok telah memvonis tiga bos First Travel, yakni Andika Surrachman, Aniessa Hasibuan dan Kiki Hasibuan bersalah dalam kasus penipuan jemaah umrah.

Mereka diputus bersalah karena telah menipu dan menggelapkan uang 63.310 calon jemaah umrah dengan total kerugian mencapai Rp 905 miliar. Dalam perkara ini, Andika dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sedangkan sang istri, Aniessa Hasibuan 18 tahun penjara, dan adiknya, Kiki Hasibuan 15 tahun penjara.

Tak hanya itu, Pengadilan Negeri Depok juga menyatakan bahwa aset First Travel dirampas oleh negara sesuai Pasal 39 jo Pasal 46 jo Pasal 194 KUHP.

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096K/PID.SUS/2018, tertanggal 31 Januari 2019 juga memutuskan hal yang sama. Puncaknya, pada akhir tahun 2019, Kejaksaan RI Depok berencana mengeksekusi harta yang dirampas negara tersebut. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here