Penertiban Bangli di Lahan UIII, Kemenag: Kami Sudah Manusiawi

Satpol PP Depok gusur bangunan liar di lahan proyek UIII (DepokToday.com)
Satpol PP Depok gusur bangunan liar di lahan proyek UIII (DepokToday.com)

CISALAK– Proses penertiban terhadap sejumlah Bangunan Liar atau Bangli yang berada di kawasan proyek Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Cisalak, Depok, Jawa Barat, terus berlanjut. Terkait hal itu, pihak Kementerain Agama (Kemenag) menegaskan, pihaknya telah melakukan langkah yang cukup manusiawi.

“Sudah, kita sudah melalui proses panjang. Kita juga sudah memanusiakan mereka (warga yang ditertibkan). Kita juga sudah memberi ganti kerugian kepada mereka yang memenuhi persyaratan,” kata Kuasa Hukum Kemenag, Misrat pada wartawan, Jumat 8 November 2019

Dirinya menjelaskan, sejumlah upaya yang ditempuh diantaranya melakukan verifikasi kepada sejumlah warga, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 62 tahun 2018, yakni kepada warga warga yang memenuhi persyaratan akan diganti dana kerohiman.

“Tetapi tidak membayar tanahnya. Yang kita nilai ada empat komponen. Satu mobililsasi pengosongan, kedua kesempatan mendapatkan hasil, ketiga kesempatan mereka bekerja, ke-empat biaya tempat selama satu tahun di wilayah ini,” tegasnya

Misrat mengungkapkan, mereka yang tinggal disini tidak memiliki dasar hukum lantaran tanah terebut adalah milik negara.

“Mereka yang mengaku sebagsi vervonding itu sudah tidak punya dasar hukum lagi, karena verbonding (produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda) secara hukum sudah tidak diakui lagi di republik ini. Sementara di tanah ini ada sertifikat hak pakai atas Kemenag seluas 142 hektar.”

Lebih lanjut Misrat mengatakan, lahan yang ditertibkan hari ini merupakan lahan milik Kemenag dan tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 Cisalak, Depok.

“Ini yang ditertibkan rata-rata lahan kosong, yang ada rumah mungkin sekitar 16 an. Pemilik yang mengaku disini pun tidak tinggal disini,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok, Lienda Ratnanurdiany mengungkapkan, rencananya penertiban ini akan berlangsung selam tujuh hari berturut-turut dengan melibatkan sebanyak 2.195 personil aparat gabungan, yang terdiri dari, Satpol PP, Linmas, Dishub, DLHK, PUPR, Dinkes, Damkar, Kesbangpol sebanyak 795 personil, kemudian TNI 400 personil dan Polri 1000 personil.

“Kemarin targetnya penertiban 150 lahan yang tidak termasuk lingkup peraturan presiden nomor 62 yaitu yang tidak mendapat santunan,” tegasnya

Wanita yang akrab disapa Lienda itu mengatakan, sejumlah bangunan yang berdiri di lahan negara ini ada yang permanen dan ada pula yang semi permanen. “Jadi sekarang itu kami penguasaan lahan,” katanya

Penertiban ini, lanjut Lienda, akan dilakukan secara bertahap.

“Yang tahap satu ini diperkirakan luasnya 80 hektar, dengan tiga paket pengerjaan. Pertama PT Waskita Karya kemudian ada PT. Brantas Adhi Braya, Ini pembangunan tahap satu selama tujuh hari berturut-turut.”

Untuk diketahui, biaya pembangunan kampus itu ditaksir mencapai Rp 3,5 triliun dan termasuk sebagai salah satu proyek strategis nasional.

Pemerintah menargetkan, proyek di lahan seluas 142 hektare itu rampung dalam waktu 4 tahun. Pembangunan kampus UIII ini memiliki cita-cita agar bisa menjadi pusat kajian dan penelitian peradaban Islam. (rul/*)