Penegakan Hukum, Pemkot Depok Harus Tiru Pemkot Surabaya

Pertemuan mingguan Pedagang Pasar Kemirimuka.(Foto: DepokToday/Hen)

BEJI—Pemkot Depok harus meniru sikap Pemkot Surabaya dalam hal penegakan  hukum.

Untuk diketahui, Pemkot Surabaya kalah dalam kasus sengketa tanah melawan PT Maspion. Mahkamah Agung (MA) dalam putusan peninjauan kembali (PK) yang diajukan wali kota Surabaya justru mengabulkan seluruh gugatan PT Maspion.

Berkaca dari kasus di Surabaya, Ketua Perkumpulan Pedagang Pasar Tradisional Margonda Depok (PPTMD), Yaya Barhaya, menyarankan agar Pemkot Depok mengikuti sikap Pemkot Surabaya yang patuh terhadap putusan lembaga negara.

“Bu Risma (wali kota Surabaya-red) saja patuhi putusan kembaga negara, masa Kota Depok masih nggak mau patuhi putusan lembaga negara,” kata Yaya kepada wartawan, Senin 17 November 2020.

Dia mengatakan, kasus Pemkot Surabaya dengan Pemkot Depok sama, akan tetapi hasilnya beda dimana Surabaya mematuhi putusan lembaga negara.

“PT Petamburan Jaya Raya sudah menang 10-0 dan inkrah 3 kali. Namun, Pemkot Depok masih saja tidak mau mematuhi putusan lembaga negara, tidak seperti Pemkot Surabaya,” ujarnya.

Dibaca Juga: https://depoktoday.hops.id/sah-pasar-kemirimuka-milik-pt-petamburan-jaya-raya/

Dia mengatakan, pasca-kalah dalam kasasi di Mahkamah Agung (MA) soal kepemilikan lahanPasar Kemiri Muka Depok dengan PT Petambuatan Jaya Raya, Pemkot Depok dinilai tak taat hukum karena menolak eksekusi yang hendak dilakukan Pengadilan Negeri Depok.

Yaya juga meminta pihak Pengadilan Kota Depok harus tegas dalam menjalankan keputusan yang sudah inkrah tidak boleh terpengaruh oleh manapun, karena masalah pembacaan eksekusi Pasar Kemirimuka sepenuhnya wewenang ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan Surat Penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Depok yang masih tertunda.

“Ini demi keadilan dan tegaknya hukum,” simpulnya. Kasihan kami ini pedagang, pak wali mohon untuk legowo agar Pasar Kemirimuka dilakukan deklarasi,” ungkapnya.

(hen)