Penahanan Ijazah Siswa Ibarat Gunung Es

Afifah Alia
Afifah Alia. (Foto: Istimewa)

PANCORAN MAS—Ketua Umum Forum Komunikasi Semesta (FOKUS), Afifah Alia, mengungkapkan penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah masih menjadi persoalan di Kota Depok.

Afifah menyebut fenomena penahanan ijazah di Kota Depok ibarat gunung es. “Seakan menjadi rahasia umum, kecenderungan permasalahan penahanan ijazah yang terjadi disebabkan siswa belum melunasi pembayaran buku, iuran foto dan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP),” katanya kepada wartawan, Kamis 18 Februari 2021.

“Saya curiga yang tidak melapor lebih banyak dari yang melapor.  Atas alasan apapun, ijazah tidak boleh ditahan,” tambah Afifah.

Menurut dia, ada ribuan ijazah tertahan di sekolah-sekolah. Ini pernah disampaikan Afifah pada Desember 2020 ke publik.

“Alhamdulillah sejak debat pilkada saya membahas mengenai ijazah-ijazah yang tertahan, Pemkot Depok sudah mulai membagikan ijazah di sekolah negeri,” tuturnya.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/afifah-alia-hadiri-peresmian-rumah-quran-violet/

Menurutnya, salah satu peran sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik adalah memberikan ijazah.

“Ijazah sebagai dokumen resmi pengakuan sekolah terhadap proses belajar siswa atau penyelesaian kegiatan belajar siswa dari satuan pendidikan,” katanya.

Afifah mengungkapkan penahanan ijazah yang terjadi bukan hanya di sekolah swasta saja, namun juga terjadi di sekolah negeri dan sekolah paket yang ada di kota Depok.

“Dari penelusuran yang kami lakukan, sebagian besar penahanan ijazah terjadi di sekolah swasta, namun juga sekolah negeri,” ungkapnya.

Afifah mengakui memiliki bukti pengakuan dari siswa maupun orang tua murid yang ijazahnya ditahan terkendala biaya.

Meskipun terjadi di sekolah swasta, menurut Afifah pemerintah kota memiliki tanggung jawab yang besar atas persoalan ini.

“Sekolah negeri di Depok itu masih kurang, lalu siswa bersekolah di sekolah swasta. Meski sekolah swasta melibatkan yayasan, namun yang bersekolah adalah anak-anak Depok, jadi harus diperhatikan juga,” ucapnya.

Disebut Afifah, dari hampir 200 Sekolah Dasar yang ada, saat ini hanya ada 26 SMP dan 14 SMA negeri di kota Depok.

“Karena kurangnya ketersediaan sekolah negeri akhirnya membuat banyak warga tidak mampu di Depok terpaksa memasukkan anak di sekolah swasta,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan telah diatur mengenai pendanaan dalam pendidikan.

“Jika biaya investasi selain lahan juga dimintakan dari orangtua murid sebagai sumber pendanaan, bukan berarti sekolah bisa menahan ijazah siswa miskin yang orangtuanya tidak mampu membayar,” ulasnya.

Afifah berharap permasalahan yang muncul tiap tahun di Kota Depok ini bisa diintervensi oleh pemerintah yang lebih tinggi, baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

“Sifatnya diintervensi langsung ya, baik oleh pusat maupun provinsi. Depok perlu diintervensi agar segera semua masalah ini ada solusi, karena menurut saya pemerintah kota selama ini terkesan menutup mata,” tegasnya.

(hen)