Pemkot Depok Usul Perpanjang PSBB Hingga 26 Mei 2020

Pemeriksaan PSBB di Depok

MARGONDA- Pemerintah Kota Depok telah mengirimkan surat permohonan pada Gubernur Jawa Barat, terkait perpanjangan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebabnya, kasus penyebaran Covid-19 di kota itu terus mengalami peningkatan.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana menuturkan, surat permohonan tersebut telah dikirim kepada Gubernur Jawa Barat, melalui surat Wali Kota Depok Nomor 443/200-HUK/GT Tanggal 26 April 2020 tentang pengajuan permohonan perpanjangan PSBB di Wilayah Kota Depok. Ada beberapa pertimbangan terkait usulan tersebut.

“Pertimbangan utamanya adalah trend kasus konfirmasi, PDP (pasien dalam pengawasan), OTG (orang tanpa gejala), ODP (orang dalam pemantauan) saat ini masih meningkat. Hal ini tidak saja terjadi di Kota Depok, akan tetapi terjadi di wilayah Jabodetabekm,” katanya pada Senin 27 April 2020

Lebih lanjut Dadang menilai, beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya peningkatan kasus di antaranya, penularan tidak saja import case, akan tetapi terjadi melalui transmisi lokal. Kemudian, banyaknya status PDP berubah status menjadi kasus konfirmasi. Berikutnya, setelah swab PCR nya dinyatakan konfirmasi positif.

“Masih tingginya pergerakan orang menuju wilayah DKI Jakarta untuk kepentingan pekerjaan, sehingga penggunaan moda transportasi publik masih tetap tinggi dan masih banyaknya pergerakan orang di dalam Kota Depok,” tuturnya

Selain itu, berdasarkan hasil pantauan, masih banyak warga yang berkerumunan dan tidak menggunakan masker ketika beraktifitas di luar rumah. Kondisi ini semakin menyulitkan karena belum adanya sanksi yang tegas dalam penerapan PSBB. Dadang mengungkapkan, usulan yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat adalah memperpanjang masa PSBB selama 28 hari, mulai tanggal 29 April 2020 sampai dengan 26 Mei 2020.

Pemerintah Kota Depok juga mengajukan permohonan penambahan kuota Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saat saat ini baru 10.423 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian perlu adanya penegasan sanksi dalam penerapan PSBB, yang dituangkan dalam peraturan Gubernur Jawa Barat.

“Kepada sahabat warga, bahwa kebijakan perpanjangan PSBB memerlukan komitmen dari semua pihak, dimohon kerjasamanya untuk mengikuti semua protokol pemerintah dan pengaturan PSBB, agar kita dapat memutus mata rantai penularan COVID-19.” (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here