Pemkot Depok Larang Bukber, Ini Alasannya

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana (Istimewa)

MARGONDA- Pemerintah Kota Depok melarang adanya kegiatan buka puasa bersama yang melibatkan banyak orang. Kebijakan itu menuai sorotan karena dianggap berbeda dengan keputusan pemerintah pusat.

“Sesuai dengan surat edaran wali kota yang sudah disampaikan di publish sebetulnya tidak banyak berbeda dengan ketentuan yang sudah dikeluarkan dengan menteri agama dalam surat edaran,” ucap Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kota Depok, Dadang Wihana pada Senin 12 April 2021

Meski demikian, Dadang mengakui ada beberapa point yang berbeda karena disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah.

“Terutama Kota Depok, jadi ada beberapa hal yang jadi pertimbangan dalam ketentuan buka puasa bersama. Jadi kalau untuk bukber (buka bersama) di Depok, pemerintahan, swasta, masjid, musholla ditiadakan,” ujarnya

Baca Juga: H-1 Ramadhan, Harga Pangan Kembali Naik

Dadang menjelaskan, keputusan itu dilakukan dalam rangka mencegah penularan COVID-19 di tempat umum.

“Nah ini tidak lain dalam rangka mencegah penularan di tempat kerumunan karena sudah barang tentu ketika buka puasa bersama jumlah orang yang cukup banyak makan minum dengan membuka masker dan lain-lain,” tuturnya

Kemudian, menurut Dadang akan sulit melakukan pengawasan jika tidak dilakukan secara ketat.

“Maka tidak menutup kemungkinan kalau ada yang terpapar atau OTG (Orang Tanpa Gejala) itu menularkan ke lain. Maka itu diambil kebijakan buka puasa bersama ditiadakan.”

Terkait hal itu, Pemerintah Kota Depok melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) akan melakukan patroli atau pengawasan secara ketat di sejumlah rumah makan, restoran maupun kafe.

“Tentu dilakukan pengawasan baik itu oleh Satpol PP, TNI-Polri, jadi secara umum antara surat edaran Menteri Agama dan Depok Sama,” ucap Dadang

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bertentangan dengan pusat.

“Bukan bertentangan, tapi kalau SE (surat edaran) Menteri Agama itu memayungi untuk seluruh Indonesia. Tentunya setiap daerah jumlah kasus beragam, ada yang rendah, sementara kita, Jabodetabek itu fluktuatif. Maka untuk buka puasa bersama itu ditiadakan.”

Lebih lanjut Dadang mengungkapkan, untuk kebijakan lainnya, rumah makan atau restoran dan kafe tetap diijinkan beroperasi hanya saja kapasitan pengunjung tetap disesuaikan seperti aturan yang sudah ada, yakni kapasitas 50 persen.

Sedangkan untuk kegiatan beribadah, dalam hal ini salat tarawih, diijinkan.

“Boleh di kita dengan kapasitas 50 persen bawa perlengkapan sendiri dan tetap mematuhi protokol kesehatan.” (rul/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here