Pemkot Depok Dituding Melawan dan Tidak Taat Hukum

Dialog mengenai masa depan Pasar Kemirimuka di Sekretariat PPTMD.(DepokToday/Hen)

KEMIRIMUKA-Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dituding melawan dan tidak taat atas putusan hukum Mahkamah Agung yang memenangkan PT Petamburan Jaya Raya atas lahan Pasar Kemirimuka.

Kuasa Hukum PT Petamburan Jaya Raya, Saor Siagian S.H., M.H, kepada wartawan mengatakan seharusnya Pemkot Depok mematuhi putusan hukum yang merupakan putusan Lembaga Tertinggi di Indonesia.

Menurut dia, lembaga negara sudah memenangkan PT Petamburan Jaya Raya 10-0 dan Putusan Inckrah tiga kali sehingga PT Petamburan Jaya Raya sah dan kuat atas putusan tersebut.

“Apa yang sudah diputuskan oleh Lembaga Tertinggi di Indonesia sepatutnya bukan melawan tuntutan dengan obyek yang sama atau Ne Bis In Idem,” katanya, belum lama ini.

Dia mengatakan, Pemkot Depok jika akan melakukan gugatan kepada PT Petamburan Jaya Raya dengan obyek yang sama akan tetap ditolak oleh Pengadilan Negeri.

“Melakukan gugatan dengan objek, perkara yang sama atau Ne Bis In Idem tetap akan ditolak oleh Pengadilan Negeri. Walaupun 1.000 kali melakukan gugatan dengan perkara atau objek sama tetap ditolak dan ini hanya untuk mengulur-ulur waktu saja dan semua orang tahu,” katanya.

“Kita tahu Pemkot Depok kerap melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas lahan atau obyek yang sama pasti akan kalah,” tambah Saor.

Seharusnya, lanjut Saor, Pemkot Depok legowo atas putusan lembaga negara untuk mencontohi kepada warga dalam upaya menegakan hukum di Kota Depok.

Ia melihat, Pemkot Depok tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan aset lahan pasar Kemirimuka ke PT Petamburan Jaya Raya (PJR), sekalipun dalam putusan pengadilan hingga di Mahkamah Agung Pemkot Depok sudah kalah dan dinyatakan wajib menyerahkan lahan Pasar Kemiri Muka ke PT PJR

Bahkan, terang dia, PN Depok pernah memberi teguran atau Aanmaning kepada Pemkot Depok sebanyak dua kali. Dimana pihak Wali Kota pernah dipanggil ke PN Depok dan diingatkan soal eksekusi pada 19 April 2018 lalu.

Karenanya Pemkot Depok mengulur waktu dan tidak merekomendasikan keamanan bersama Polres Depok untuk eksekusi yang akan dilakukan PN Depok.

“Hasilnya sama, tawaran itu diabaikan. Pemkot Depok tidak ada niat baik untuk menyerahkan lahan pasar Kemirumuka yang saat ini mereka duduki,” katanya.

Dihadapkan dengan dilema seperti itu, Saor menegaskan PN Depok tidak ada pilihan lain harus melaksanakan eksekusi paksa.

Karena sesuai Pasal 195 HIR, Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu.

PT Petamburan Jaya Raya, katanya lagi, hanya meminta eksekusi deklarasi agar kantor UPT Pasar, Pemkot Depok di pasar Kemiri Muka dikosongkan. Sementara pedagang bisa beraktifitas seperti biasa.

“Setelah eksekusi yang mengelola pasar Kemirimuka jadi PT Petamburan. Bukan Pemkot Depok lagi, karena sesuai putusan Perdatanya Pemkot Depok sudah tidak punya hak disitu. Namun pedagang tetap berdagang di sana sampai renovasi pasar lebih baik dilakukan PT PJR,” jelasnya.

Dalam surat pernyataan bahwa PT Petamburan Jaya Raya tidak ada akan melaksanakan pengosongan dengan cara pembongkaran atau pengusiran atau diratakan.

PT Petamburan Jaya Raya hanya meminta kantor UPT Pasar yang ada disitu selaku pengelola yang mewakili Pemkot Depok, dikosongkan.

Sebab oleh putusan Mahkamah Agung (MA) RI sudah dinyatakan bahwa pasar itu bukan aset Pemkot Depok, tapi milik PT Petamburan Jaya Raya.

Selain itu, kata dia, BPN Depok juga telah menyatakan melalui surat kepada PN Depok bahwa lahan pasar Kemiri Muka bukan aset negara atau Pemkot Depok.

Karenanya ketika sertifikat HGB PT Petamburan Jaya Raya habis masa berlakunya pada Oktober tahun 2008, statusnya menjadi tanah negara.

Tetapi bukan berarti itu lantas menjadi aset (milik) negara apalagi Pemkot Depok.
Masalah habisnya masa berlaku HGB PT PJR, tinggal di perpanjang saja di kantor BPN, dan diterbitkan lagi HGB nya.

“Jadi tanah negara itu bukan berarti aset negara apalagi punyanya Pemkot Depok,” ucap Saor.

Karenanya, dia melanjutkan, sertifikat HGB PT Petamburan Jaya Raya habis masa berlakunya pada Oktober tahun 2008, bukan kesalahan PT Petamburan Jaya Raya.

“Akan tetapi karena diblokir oleh Pemkot Depok maka sertifikat HGB PT Petamburan Jaya Raya tidak bisa di perpanjang. Sedangkan PT Petamburan Jaya Raya sudah mengajukan perpanjangan sertifikat sebelum masa waktunya habis,” paparnya.

“Bukan kesalahan PT Petamburan Jaya Raya karena sertifikatnya di blokir oleh Pemkot Depok sebelum masa belakunya habis pada tahun 2004,” Saor menambahkan.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here