Beranda Bisnis Pemkot Depok dan UPT Tidak Berhak Kelola Pasar Kemirimuka

Pemkot Depok dan UPT Tidak Berhak Kelola Pasar Kemirimuka

Kantor UPT Pasar Kemirimuka.(DepokToday/Hen)

BEJI-Petugas Kantor Unit Pengelolaan Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji tidak berhak melakukan pengelolaa Pasar Kemirimuka.

Kuasa Hukum PT Petamburan Jaya Raya Saor Siagian S.H., M.H, mengatakan sudah ada putusan dari Lembaga Negara bahwa Pasar Kemirimuka merupakan milik PT Petamburan Jaya Raya.

“Disini sudah jelas dengan adanya putusan tersebut namun petugas UPT Pasar Kemirimuka tetap saja melakukan pengelolaan Pasar Kemirimuka, salah satunya menarik retribusi kepada para pedagang dan dugaan mengontrak kios jadi rumah huni,” jelasnya, Rabu (28/7/2020).

Seharusnya, kata dia, Pemkot Depok melalui UPT Pasar Kemirimuka tidak boleh melakukan Pengelolaan mulai retribusi karena sudah jelas PT Petamburan Jaya Raya adalah pemenang dalam putusan Lembaga Negara.

Ia menilai, jika memang ada penarikan retribusi maka penarikan retribusi tersebut melanggar hukum dan bisa dicap dugaan pungli. “Itu namanya pungli, melanggar hukum, dan harus dihentikan,” katanya.

Dia menegaskan Pemkot Depok dan Petugas UPT tidak berhak mengelola Pasar Kemirimuka jika masih melakukannya maka akan dilaporkan ke pihak berwajib karena dugaan pungutan liar atau Pungli.

Sementara itu, salah satu pengontrak yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jika dia bersama keluarganya mengontrak kios di Pasar Kemirimuka dikenakan biaya sekitar Rp 400.000 perbulan.

Dia beralasan mengontrak di kios pasar Kemirimuka karena harganya yang relatif murah.

“Ya sepetakan bayarnya Rp400 ribu perbulan, dapat listrik, kalau mandi atau MCK ya di MCK umum kena biaya Rp2.000 sekali pakai,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PPTMD, Yaya Baharya, saat dikonfirmasi terkait adanya penarikan retribusi, tidak membantahnya.

Padahal, menurut Yaya, penarikan retribusi dituding melanggar imbauan Wali kota Depok, Mohammad Idris. Dikutip dari laman resminya, mohammadidris.com, yang dipublish pada  21 Mei 2017, orang nomor satu di Depok itu melarang penarikan retribusi di Pasar Kemirimuka.

“Pada Jumat 19 Mei 2017, saya menarik semua Unit Pengelola Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka, karena statusnya masih status quo. Artinya sudah bukan milik Pemerintah Kota Depok karena dimenangkan oleh PT Petamburan, maka Pemerintah Kota Depok tidak melakukan kegiatan apapun, seperti penarikan retribusi ketertiban, parkir, sampah, dan sebagainya,” ucap Idris.

Ditambah lagi, lanjut Idris, dari pihak kepolisian melarang adanya penarikan/retribusi apapun oleh pihak aparat Pemerintah Kota Depok karena bisa dikategorikan pungutan liar dan bisa terkena oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Saya tidak mau hanya karena uang sepuluh ribu, dua puluh ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk penjara. Silahkan berdayakan oleh koordinator pasar tapi jangan oleh PNS karena ini tentang aturan, status quo,” tegasnya.

(hen)