Pemkot Depok Beri Potongan Bayar PBB, Simak Syarat dan Ketentuannya

Kepala BKD Depok, Nina Suzana (Depoktoday.hops.id)
Kepala BKD Depok, Nina Suzana (Depoktoday.hops.id)

DepokToday – Pemerintah Kota Depok melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memberikan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana mengatakan ada enam wajib pajak yang bisa menikmati keringanan pembayaran PBB-P2 ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan PBB-P2 di Kota Depok

“Kriteria penerima program ini, veteran, Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)/ABRI/Polri/ Pejabat Negara, pensiunan Pegawai BUMN, lahan obyek pajak pribadi, lahan yang telah ditentukan pemerintah sebagai zona hijau serta masyarakat tidak mampu,” kata Nina seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Kota Depok, Jumat 20 Agustus 2021.

Nina mengatakan, adapun bagi veteran mendapatkan potongan 100 persen, pensiunan ASN/TNI/Polri, lahan obyek pajak pribadi, lahan zona hijau, dan masyarakat tidak mampu mendapatkan potongan 40 persen.

Baca Juga: BKD Jemput Bola PBB Depok ke-11 Kecamatan, Berikut Ini Jadwalnya

“Sementara pensiunan pegawai BUMN potongan 20 persen,” kata Nina.

Adapun syarat bagi veteran, pensiunan ASN/ABRI/Polri/Pejabat Negara/Pegawai BUMN dan lain-lain, wajib melampirkan Surat Keputusan (SK) Veteran atau Pensiun bagi ASN dan sebagainya yang masih hidup (bukan ahli waris) serta KTP. Lampiran tersebut bisa diajukan langsung ke Kantor PBB-P2 Kota Depok atau dikirim melalui kantor pos.

“Kepada masyarakat yang tidak mampu luas tanah maksimal 200 meter, daya listrik maksimal 1300 watt, direkomendasikan oleh dinas yang membidangi sosial, atau WP yang mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan telah diverifikasi kebenarannya oleh BKD,” kata Nina.

Sementara untuk lahan pertanian maupun lahan hijau yang ditetapkan Pemkot Depok, lanjut Nina, melampirkan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang dapat diperoleh di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.

Pemerintah Kota Depok beri keringanan pembayaran PBB. Foto: Dokumentasi Pemkot Depok
Pemerintah Kota Depok beri keringanan pembayaran PBB. Foto: Dokumentasi Pemkot Depok

Nina menambahkan, selain enam kriteria wajib pajak pribadi, ada juga dua wajib pajak badan yang bisa mendapatkan keringanan pembayaran PBB-P2 ini, yaitu yang mengalami kesulitan likuiditas dan yang menjalankan fungsi sosial, kesehatan dan pendidikan.

“Untuk WP Badan yang mengalami kesulitan likuiditas tahun sebelumnya dan tahun berjalan, mendapat potongan sebesar 30 persen. Sedangkan yang menjalankan fungsi sosial/ kesehatan/ pendidikan mendapat potongan 20 sampai 50 persen,” kata Nina.

Adapun syarat yang harus dipenuhi yakni melampirkan laporan keuangan tahun lalu dan tahun berjalan. Sedangkan, mereka yang menjalankan fungsi sosial, kesehatan dan pendidikan, salah satu syaratnya wajib melakukan kerja sama dengan Pemkot Depok.

Baca Juga: Easy Tax, Program Canggih Besutan BKD Dongkrak Pajak Depok

“Untuk sekolah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan serta menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Untuk sosial misalnya objek pajak terkena bencana alam maupun non alam, bisa dibuktikan dengan surat keterangan dari camat dan lurah setempat,” kata Nina.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar patuh membayar PBB serta pajak lainnya. Karena pajak yang dibayar itu, untuk kemajuan Kota Depok,” tutupnya. (ade/*)