Pemerintah Lakukan Penyesuaian PPKM Darurat, Ini Isinya

Sawangan Golf disegel lantaran diduga langgar PPKM Darurat di Depok. (Istimewa)
Sawangan Golf disegel lantaran diduga langgar PPKM Darurat di Depok. (Istimewa)

JAKARTA – Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap aturan PPKM Darurat. Penyesuaian itu dilakukan pada aktifitas pada perusahaan yang bergerak pada sektor esensial dan kritikal.

Penyesuaian itu diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Berikut penyesuaian aturan PPKM Darurat tersebut:

Salinan Inmendagri No. 18 tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri No. 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali
Salinan Inmendagri No. 18 tahun 2021 tentang Perubahan Inmendagri No. 15 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali

Baca Juga: Wiku: Pemerintah Lakukan Penyesuaian Sektor Esensial dan Kritikal

PPKM Darurat COVID-19 pada Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 3 dan level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online.

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen WFH.

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

1) esensial seperti keuangan dan perbankan meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk pelayanan, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi.

2) esensial seperti pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media, perhotelan non karantina, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf

3) esensial industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen di fasilitas produksi, 10 persen untuk pelayanan administrasi.

4) kritikal seperti kesehatan dan keamanan, dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian

5) kritikal seperti penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi, makanan dan minuman, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, dapat beroperasi 100 persen untuk fasilitas produksi, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran maksimal 25 persen.

(ade/*)