Pembagian Sembako Bikin Galau Warga

0
180
Sembako.(DepokToday/Ale)

BANTUAN Sosial (Bansos) berupa sembako yang tak kunjung didapatkan oleh sejumlah masyarakat, membuat galau. Terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Yang dirasakan oleh masyarakat Depok dengan halnya bantuan, ada yang ditutupi oleh pemerintah (Dinsos-red) seperti anggaran bansos sendiri yang harusnya masyarakat sudah merasakan bantuan, kali ini pemerintah malah menghamburkan uang tersebut dengan mengucurkan dana ke kecamatan dan kelurahan yang mencapai 7,95 Miliar.

Pemerintah pun harusnya menganggarkan juga kepada korban PHK dan pegawai yang dirumahkan efek dari pandemi ini, tidak hanya dari pegawai pemerintahan saja.

Pemerintah Kota Depok melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Manto Jorghi, mengklaim bahwa jumlah pegawai korban PHK hanya 397 orang, sedangkan pegawai yang dirumahkan 1.282 orang.

Dan sebenarnya jumlah itu hanya mereka yang yang mendaftarkan dirinya, sedangkan di lapangan lebih dari itu yaitu mencapai 1.000 orang di PHK

DPRD Kota Depok sebetulnya sudah menyetujui anggaran yang akan disediakan yaitu mencapai 75 Miliar, harusnya dengan dana sebesar itu sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan bantuan.

Seperti sedang bercanda dengan pandemi pemerintah kota ini (Dinsos), ketika adapun bantuan ya pemerintah harus transparan terkait anggarannya, biar kami pun masyarakat mengetahui.

Sekertaris umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD), Verdiansyah, pun mengritisi hal tersebut. Kata Verdiansyah, harusnya Pemerintah Kota Depok lebih utamakan anggaran kali ini untuk masyarakat menengah ke bawah yang memang membutuhkan sekali sentuhannya.

“Seperti tidak ada kepemerintahan di kota ini kalau tidak ada bantuan, sekalipun turun bantuan ya dari para dermawan (bukan pemerintah)”, ujarnya.

Sementara Ketua Umum IKMD, Dzaki Mubarok, berpendapat senada. “Aneh Pemerintah Kota Depok, disaat pandemi seperti sekarang ini malah mengucurkan dana untuk hal yang lain yang dianggap sebagai uang lemburan, sedangkan masyarakat dibawah hingga saling sikut untuk menerima bantuan,” tandasnya.

Dalam hal pencegahan saja di musibah ini pemerintah kota hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, contohnya PSBB diberlakukan tapi tidak ada kontrol yang baik ke bawahnya.

“Harusnya pemerintah kali ini memberi arahan yang tegas kepada SatpolPP perangkat kelurahan dan lainnya untuk mengawal masyarakatnya dengan baik hingga tidak ada kerumuna,” kata Dzaki.

“Jika ini efektif saya meyakini dalam waktu satu bulan pun Corona bisa menyusut dengan drastis atau berkurang,” Dzaki menambahkan.

Ditulis oleh Ikatan Keluarga Mahasiswa Depok (IKMD)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here